Oleh : Najamuddin Khairur Rijal
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, muncul fenomena menarik dan viral di media sosial. Bendera Merah Putih dikibarkan berdampingan dengan bendera hitam gambar tengkorak bertopi jerami yang menjadi simbol bajak laut dalam serial anime One Piece.
Fenomena ini menjadi bentuk ekspresi kegelisahan publik terhadap berbagai situasi bangsa belakangan ini. Sebagai aksi kolektif, fenomena ini lahir dari akumulasi perasaan dan sinisme publik terhadap kondisi bangsa. Yang menarik, cerita fiksi One Piece di lautan imajiner ini justru menemukan gema di negeri nyata, Indonesia. Dari sini, kita bisa membaca secara reflektif Indonesia lewat serial One Piece.
One Piece merupakan manga dan anime karya Eiichiro Oda yang mulai terbit sejak 1997. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Monkey D. Luffy yang bercita-cita menjadi Raja Bajak Laut. Tapi kisahnya berbeda dengan citra bajak laut sebagai penjarah. Luffy ingin menjadi bajak laut agar bisa menjadi orang paling bebas di dunia. Bersama Kru Topi Jerami, mereka berlayar melintasi lautan Grand Line mencari pencarian harta karun legendaris bernama One Piece.
Di sepanjang perjalanannya, Luffy dan krunya menghadapi struktur kekuasaan yang menindas, tatanan dunia yang disebut World Government. Mereka memonopoli narasi tentang siapa yang baik dan jahat, memanipulasi hukum, dan memaksakan kekuasaan lewat kekuatan militer. Di sisi lain, Luffy dan kru sebagai bajak laut justru menjadi pelindung bagi rakyat kecil, melawan penguasa lalim, dan mempertahankan keberagaman serta solidaritas.
Luffy bukan pahlawan formal, tidak tertarik pada jabatan atau struktur kekuasaan. Ia tidak ingin menjadi penguasa, hanya ingin bebas. Kepemimpinannya bersumber dari kepercayaan, tindakannya konsisten dalam melawan penindas, membela yang tertindas, dan tidak pernah mengkhianati nilai yang ia yakini. Singkatnya, kisah One Piece bukan hanya tentang fiksi petualangan, melainkan sebuah alegori kompleks tentang struktur kekuasaan dan perlawanan, yang relevan dengan kenyataan sosial-politik di Indonesia hari ini.
Hal lain yang juga penting dalam One Piece adalah relasi antar anggotanya. Kru Topi Jerami adalah potret keberagaman, ada manusia ikan, rusa yang bisa bicara, koki nyentrik, robot hidup, hingga wanita cendekia yang diburu dunia. Mereka semua saling percaya, tanpa pernah menuntut keseragaman.
Dalam konteks Indonesia, harus diakui kita saat ini tengah berada di persimpangan. Secara formal, demokrasi tetap berlangsung, pemilu diselenggarakan secara berkala, media tumbuh, dan masyarakat sipil hidup. Tapi secara substansial, kita melihat banyak persoalan. Mulai dari ambiguitas kebijakan pemerintah, polarisasi sosial, depolitisasi anak muda, hingga tumbuhnya sinisme dan rasa apatis pada negara. Pada saat yang sama, elit politik sibuk mempertahankan kekuasaan dengan aneka cara dan manuver.
Hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari kalangan milenial dan Gen Z menyatakan tidak percaya pada elite politik dan merasa tidak punya saluran untuk menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, laporan SAFEnet mencatat bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam pelanggaran kebebasan berekspresi, terutama terhadap aktivis digital yang mengkritik kebijakan negara.
Situasi ini mencerminkan apa yang disebut Hannah Arendt sebagai krisis kepercayaan terhadap institusi. Ketika ruang-ruang formal kehilangan makna, maka publik akan mencari ruang lain untuk menyalurkan aspirasi dan kegelisahan mereka, termasuk lewat budaya populer. Dalam kerangka ini, kemunculan bendera One Piece bukan sekadar simbol, tetapi hadir sebagai cultural text yang memuat pesan politik tentang kegelisahan kolektif.
Lebih jauh, bentuk-bentuk ekspresi publik yang melibatkan simbol budaya populer seperti One Piece juga bisa dipahami sebagai cultural protest. Menurut Douglas Kellner, budaya populer bukanlah ruang netral, melainkan medan pertempuran makna, tempat kelompok-kelompok subaltern mengekspresikan identitas dan resistensi. Michel Foucault menyebutnya sebagai counter-discourse, wacana tandingan yang lahir dari celah kekuasaan, di mana yang marjinal menemukan suara, yang tak terdengar menjadi simbol. Ketika anak muda mengibarkan bendera bajak laut berdampingan dengan Merah Putih, bisa jadi mereka sedang menegosiasikan ulang makna kebangsaannya.
Selain itu, One Piece juga menggambarkan solidaritas yang lintas batas. Kru Luffy terdiri dari berbagai latar belakang tapi mereka bersatu karena kesamaan nilai dan tujuan. Ini menjadi semacam autokritik yang tajam terhadap Indonesia yang kini justru semakin terjebak dalam politik identitas dan eksklusivisme. One Piece mengingatkan kita bahwa solidaritas sejati tidak mempersoalkan asal-usul, tapi komitmen bersama pada tujuan kebangsaan.
Pada akhirnya, membaca Indonesia lewat One Piece bukan untuk menjadikan fiksi sebagai realitas. Tetapi sebaliknya, memanfaatkan budaya populer untuk membuka ruang refleksi kritis terhadap tatanan sosial-politik yang ada. Budaya popular, seperti One Piece, menghadirkan bahasa baru, bahasa yang dimengerti, dirasakan, dan dimaknai oleh generasi yang tengah mencari bentuk kebangsaannya sendiri.
Seperti Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut untuk menjadi manusia yang bebas, kita perlu mengingat kembali bahwa esensi dari kemerdekaan adalah kebebasan. Bukan hanya kebebasan dari penjajahan fisik, tetapi yang lebih substansial adalah dari ketakutan untuk berbicara, dari kemunafikan politik, dan dari kekuasaan yang menekan. Membaca Indonesia lewat One Piece bukan berarti membandingkan realitas dengan fantasi. Tapi menggunakan fantasi sebagai lensa untuk refleksi diri.
