BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Tak hanya mahasiswa dan elemen masyarakat di Jakarta, Surabaya, Makassar dan kota besar lainnya di Indonesia menggelar demo, rencananya ribuan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan, juga akan melakukan hal yang sama, memenuhi jalanan dan mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalsel pada Senin (1/9/2025).
Aksi ini diprediksi menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Banjarmasin dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai elemen akan turun bersatu mulai mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, hingga masyarakat sipil.
Sebelumnya, mereka lebih dulu berkumpul di Taman Kamboja, sebelum bergerak ke jantung parlemen daerah di Jalan Lambung Mangkurat.
“Ada pun tuntutan massa diantaranya ingin reformasi menyeluruh di tubuh DPR, gaji dan tunjangan anggota dewan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal negara, dan kami tidak akan menerima negosiasi tanpa kehadiran langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.” tegas Rizki, Koordinator BEM se-Kalsel, dalam konsolidasi di Banua Anyar, Jumat (29/8) malam.
Aliansi menuding, DPRD Kalsel tidak berpihak pada rakyat. Mereka menyoroti gaya hidup mewah wakil rakyat di tengah krisis ekonomi yang mencekik masyarakat.
Tak berhenti di legislatif, sorotan tajam juga diarahkan kepada Polri. Tuntutan revisi UU Polri, penghentian tindakan represif, hingga desakan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur, menggema dalam seruan massa.
“Polisi seharusnya mengayomi rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan yang menindas,” ujar salah satu orator dalam konsolidasi.
Isu paling menyayat hati adalah tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang tewas ditabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob yang hingga kini, kasus tersebut tak kunjung mendapat kejelasan. Aliansi menegaskan, pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban penuh adalah harga mati.
Di sisi lain, isu lingkungan dan agraria juga menjadi bahan bakar perlawanan. Penolakan terhadap rencana penetapan Taman Nasional Meratus, yang dinilai mengancam kehidupan masyarakat adat, disuarakan keras. Monopoli tambang batubara, konflik perkebunan sawit, serta perebutan lahan di Kotabaru disebut sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang dibiarkan berlarut.
Tuntutan massa juga menjangkau level nasional. Mereka menekan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat, yang dianggap sebagai kunci untuk memberantas korupsi dan melindungi hak-hak komunitas lokal.
Aliansi menegaskan aksi ini tidak akan berhenti di jalanan.
“Kami akan terus mengawal sampai ada jawaban langsung dari Ketua DPRD Kalsel, tidak ada kompromi,” tegas Rizki. (nug/KPO-3)
Lima Tuntutan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan:
- Reformasi DPR: Potong gaji & tunjangan, transparansi penggunaan dana, hadapkan Supian HK tanpa wakil.
- Reformasi Polri: revisi UU Polri, akhiri represif aparat, copot Kapolri bila gagal berkomitmen.
- Usut tuntas kasus Affan Kurniawan dan bawa pelaku ke pengadilan.
- Tolak Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik sawit yang merampas hak rakyat.
- Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat segera.
