PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong memberikan apresiasi atas aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di depan kantor dewan pada Senin (1/9/2025) yang berjalan damai, tidak ada anarkis.
“Kita apresiasi, ternyata mahasiswa tidak identik dengan kerusuhan. Mahasiswa punya etika dan sopan santun, serta sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjaga ketenteraman, kedamaian, dan kondusifitas keamanan di daerah ini,” ujar Arton.
Ketua DPD PDI-P Kalteng ini menegaskan, aksi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.
Karenanya, DPRD Kalteng siap menindaklanjuti dan menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat pusat.
“Terkait aspirasi yang disampaikan, kami berjanji akan meneruskannya secara khusus kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Sekretariat DPR RI di Jakarta,” tegasnya.
Sebelumnya, juru bicara aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), Maulana mengatakan pihaknya menolak kenaikan gaji maupun tunjangan anggota DPR.
Menurutnya, gaji maupun tunjangan serta fasilitas yang sudah diberikan kepada anggota DPR saat ini sangatlah cukup.
“Secara umum menyampaikan bagaimana DPRD Kalteng menjadi penyambung lidah masyarakat Kalimantan Tengah ke DPR RI,” ujarnya usai menyaksikan aksi demo.
Pihaknya dengan keras menolak kenaikan gaji maupun tunjangan, karena ada banyak kaum yang lebih perlu, seperti gaji guru honorer.
Diungkapkan, anggaran yang ada lebih baik untuk pembangunan Kalteng daripada diarahkan ke gaji atau tunjangan. Juga menyoroti jalan belum beraspal di kabupaten.
“Membuka daerah yang terisolir listrik dan internet. Ini lebih baik daripada menambah tunjangan atau gaji,” ujarnya.
Ditambahkannya, sekolah di Kabupaten Kapuas banyak kondisinya tidak layak, seharusnya ini menjadi fokus bagaimana meningkatkan pendidikan.
“DPRD diharapkan menjadi penyambung lidah dengan memahami kondisi di bawah demi perbaikan di masyarakat,” ucapnya. (drt/KPO-3)
