BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Menanggapi sorotan publik dan desakan klarifikasi terhadap Senator di kalsel inisial MH terkait isu dugaan pelecehan seksual, Praktisi Hukum Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn., menyampaikan perspektif penting yang menekankan keadilan dan kewajaran dalam penanganan isu sensitif ini.
Sebagai pengacara atau praktisi hukum, Rizky Hidayat menyatakan bahwa klarifikasi itu penting, namun harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak mengabaikan prinsip hukum dasar, yaitu asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Menurutnya, pengungkapan publik tanpa proses hukum yang sah bisa menjadi preseden buruk, memicu fitnah, serta merusak nama baik tanpa ada dasar hukum yang kuat.
“Bahwa isu pelecehan seksual wajib ditanggapi serius, Rizky menambahkan bahwa semua pihak publik, media, dan lembaga hukum—harus mengedepankan asas kehati-hatian hukum agar tidak terjebak pada opini sepihak,” sebutnya, Jumat (5/9/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa sebagai praktisi hukum yang taat etika, menjaga kepercayaan publik juga berarti menghindari tekanan yang menuntut pengakuan publik sebelum adanya fakta dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, Rizky Hidayat menyerukan agar proses investigasi berjalan secara profesional, transparan, namun tetap menghormati hak individu senator yang terlibat.
Terakhir, Muhammad Rizky Hidayat meminta agar DPD dan aparat penegak hukum segera memfasilitasi proses klarifikasi formal, mendahulukan mekanisme hukum yang berlaku seperti pemeriksaan, saksi, dan bukti bukan hanya terbawa opini publik. Hal ini ia jelaskan sebagai langkah menjaga martabat lembaga dan moral publik
“Dengan ini muncul nuansa pesan bahwa dalam penanganan isu serius seperti dugaan pelecehan seksual oleh pejabat publik, keadilan tidak hanya soal pengungkapan fakta tapi juga soal bagaimana fakta itu diolah secara hukum tanpa mengabaikan hak-hak hukum setiap individu,” imbuhnya. (KPO-1)
