Oleh : AILIA JUNIOR
Pajak dan berbagai pungutan terus mencederai kemampuan ekonomi rakyat. Untuk bertahan hidup sendiri saja sudah sulit, apalagi dengan tanggung jawab menghidupi keluarga, biaya pendidikan yang kian mahal, serta harga barang-barang yang terus naik.
Kondisi memprihatinkan ini terasa semakin kontras dengan gaya hidup dan sikap sebagian anggota DPR. Lembaga yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat justru terlihat kian jauh dari empati.
Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, menunjukkan fakta mencengangkan: penghasilan anggota DPR RI bisa menembus Rp230 juta per bulan, bahkan tanpa tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta. (Sabang Marauke News. Com, 26/8/2025)
Dengan angka fantastis tersebut, wajar jika publik menilai DPR tidak lagi sejalan dengan realitas yang dihadapi rakyat. Apalagi, beberapa pernyataan dan sikap anggota dewan justru menambah luka, dipersepsikan sebagai bentuk kesombongan dan sikap “tone deaf”. Lebih jauh lagi, tindakan berjoget atau melontarkan komentar yang tidak peka di tengah kesulitan ekonomi rakyat membuat kekecewaan makin memuncak.
Bagaikan bara yang terus disulut, rakyat pun meledak. Namun sayang, ledakan itu kerap berujung ricuh. Aspirasi yang seharusnya ditampung malah dibalas dengan tindakan represif. Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan aparat saat demonstrasi menjadi potret pilu dari hubungan rakyat dengan penguasa.
Penjaga dan Mengoreksi Penguasa
Dalam perspektif Islam, kebutuhan rakyat menjadi prioritas. Islam menyediakan majelis umat sebagai wadah untuk melakukan muhasabah (pengawasan) terhadap penguasa. Majelis umat berfungsi menjaga agar kebijakan yang dibuat benar-benar mengakomodir kebutuhan rakyat, sebagai wujud nyata dari amar ma’ruf nahi munkar.
Ma’ruf bermakna sesuatu yang sesuai syariat, sementara munkar adalah yang bertentangan dengan syariat. Standar ini jelas, karena bersumber dari dalil yang sahih. Berbeda dengan DPR hari ini yang koreksinya kerap tidak jelas standar dan arah berpihaknya. Banyak undang-undang lahir bukan demi rakyat, melainkan demi kepentingan kelompok tertentu. Ironisnya, rancangan undang-undang yang sangat diharapkan rakyat, seperti RUU Perampasan Aset, hingga kini tak kunjung terealisasi.
Dalam sistem Islam, keberpihakan pada rakyat bukan sekadar slogan. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat, menyediakan lapangan pekerjaan bagi penanggung jawab keluarga, dan menjamin kesejahteraan, tanpa menunggu rakyat turun ke jalan.
Setiap produk undang-undang pun lahir berdasarkan standar halal dan haram, bukan kepentingan politik jangka pendek. Aturan dibuat atas dasar iman dan ketundukan kepada syariat Allah SWT, Zat yang paling tahu kebutuhan hamba-Nya.
Hasilnya, undang-undang dalam sistem Islam menghadirkan ketenteraman dan kesejahteraan. Bukan karena dibuat manusia yang terbatas, melainkan karena diturunkan oleh Sang Khalik yang Maha Mengetahui. Wallahu a’lam.
