Yamin menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas
BANJARMASIN, KP – Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan arah pembangunan tahun depan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang diprioritaskan untuk penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM).
Penegasan ini disampaikan Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR dalam Rapat Paripurna Penyampaian RAPBD 2026 di Aula DPRD Banjarmasin, Rabu (10/9/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Harry Wijaya dan dihadiri seluruh fraksi, jajaran kepala SKPD, serta unsur eksekutif.
Dalam pengantar nota keuangan, Yamin menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas. “Penguatan sektor unggulan dan peningkatan kualitas SDM adalah prioritas utama agar ekonomi daerah tumbuh berkelanjutan,” ujarnya.
RAPBD 2026 dipatok sebesar Rp2,1 triliun dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp700 miliar. Meski kontribusi PAD terus digenjot, Yamin menyebut struktur pendapatan daerah masih dominan bersumber dari dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat.
“Orientasi anggaran ini jelas: untuk kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin. Pelayanan publik harus lebih maksimal, dan kami harap sinergi eksekutif serta legislatif semakin solid,” tegasnya.
Dengan prioritas tersebut, Pemko Banjarmasin berharap APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, memperkuat sektor strategis, serta menyiapkan SDM yang berdaya saing tinggi menghadapi tantangan masa depan.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Yamin menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus selaras dengan program strategis nasional sekaligus menjawab prioritas pembangunan daerah.
“APBD bukan sekadar angka, tetapi instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.” ucapnya.
Rancangan APBD 2026 Banjarmasin direncanakan sebesar Rp2,16 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah akan ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transfer dari pemerintah pusat.
Besaran belanja daerah juga diproyeksikan sama, yakni Rp2,16 triliun, dengan penekanan pada program pembangunan manusia, pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi lokal.”Fokus kita adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena hanya dengan SDM yang unggul kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Yamin.
Selain pembangunan SDM, anggaran tahun depan juga diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendapatan lokal agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
“Kemandirian fiskal menjadi target penting, sehingga sektor-sektor unggulan daerah perlu terus diperkuat,” tambah Yamin.
Dalam rapat tersebut, prinsip transparansi dan akuntabilitas kembali ditekankan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkot memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami ingin masyarakat percaya APBD digunakan dengan penuh tanggung jawab, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Raperda APBD 2026 juga dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota periode 2025–2030, yang menekankan pada peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur yang inklusif. Program-program strategis ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Sementara itu, DPRD Kota Banjarmasin menyambut baik pemaparan rancangan anggaran tersebut. Anggota dewan menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam membahas dan menyempurnakan isi APBD 2026.
Wali Kota Yamin pun mengajak seluruh elemen untuk terlibat aktif memberikan masukan. Menurutnya, kolaborasi dengan DPRD serta masyarakat sangat penting agar rencana anggaran benar-benar berpihak pada rakyat.
“Kami membuka ruang diskusi dan kritik konstruktif, karena APBD ini adalah milik bersama untuk kemajuan Kota Banjarmasin,” katanya.
Dengan berakhirnya paripurna tingkat I ini, proses pembahasan akan berlanjut pada tahap berikutnya. Harapannya, rancangan APBD 2026 dapat disahkan tepat waktu, sehingga seluruh program pembangunan bisa segera dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (nug/Sfr/KPO-7)
