BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarmasin memangkas anggaran perjalanan dinas dari 0,5 persen menjadi hanya 0,4 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun berjalan.
Langkah ini diambil agar dana lebih banyak dialihkan ke program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga pengendalian inflasi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menegaskan, pemangkasan ini adalah bentuk komitmen pemerintah kota dalam melakukan efisiensi anggaran.
“Untuk perjalanan dinas kita itu kalau dibandingkan dengan APBD hanya kecil, hanya 0,5 persen. Jadi paling tidak, kita merealisasikan efisiensi. Sekarang lagi berproses, kemungkinan ada pengurangan sekitar 0,1 persen sehingga menjadi 0,4 persen,” jelas Edy.
Ia menambahkan, arahan dari Pemerintah Provinsi juga menekankan pentingnya menata ulang komposisi belanja. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan kurang mendesak akan dialihkan ke program prioritas.
“Dari arahan provinsi, kita lakukan efisiensi dan penyesuaian,” tambahnya.
Ditambahkan, kegiatan yang memang tidak bisa dilakukan, sebagian dilakukan penghapusan atau pengurangan, anggarannya digeser ke kegiatan prioritas seperti stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi, serta program nasional, provinsi, dan daerah.
Selain perjalanan dinas, belanja sewa SKPD juga ikut dievaluasi. Pemko diarahkan untuk lebih banyak memanfaatkan aset milik daerah agar anggaran sewa bisa ditekan dan dialihkan ke belanja modal.
Menurut Edy, belanja modal sangat penting, karena dapat mendorong perputaran ekonomi kota melalui pengadaan dan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, terkait serapan anggaran, Edy mengakui saat ini masih dalam proses. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, serapan biasanya meningkat tajam menjelang akhir tahun.
Dengan langkah efisiensi ini, APBD Perubahan Kota Banjarmasin diharapkan tidak hanya sesuai arahan regulasi, tetapi juga lebih tepat sasaran dalam mendukung program prioritas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (sfr/KPO-4)
