PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarlembaga untuk meningkatkan kualitas transportasi di provinsi tersebut.
Hal ini disampaikannya dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 dengan tema “Bakti Transportasi”, Rabu (17/9/2025).
Menurut Yulindra, peran Dishub Provinsi Kalteng adalah mengoordinasikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian serta Dishub tingkat kabupaten/kota.
“Tujuannya agar ada sinergi dan kolaborasi yang baik dalam pembangunan transportasi di Kalteng,” ujarnya.
Yulindra merinci capaian dan tantangan di setiap mode transportasi, yakni transportasi Udara, Kalteng memiliki sembilan bandara.
Ia berharap bandara-bandara ini, termasuk Bandar Udara Tjilik Riwut dapat dimaksimalkan untuk melayani rute ke luar provinsi.
“Ini butuh dukungan kolaborasi dengan mitra seperti dinas pariwisata dan koperasi agar ada daya tarik bagi orang untuk datang ke Kalteng,” tambahnya.
Transportasi Laut, dimana Pelabuhan di Bahaur, Sampit, dan Kumai berperan penting dalam melayani masyarakat. Pelabuhan Kumai, khususnya, memiliki kepadatan yang tinggi dan terus ditingkatkan pelayanannya.
Pihak Dishub juga sedang mendorong optimalisasi Pelabuhan Batanju melalui sinergi dengan Dinas PU yang sedang membangun akses jalan.
Untuk transportasi Darat, Yulindra menyebutkan perkembangan transportasi darat di Kalteng sangat pesat, terutama untuk rute-rute utama seperti Palangka Raya-Pangkalan Bun dan Palangka Raya-Buntok. Sinergi dengan Perusahaan Otobus (PO) dan UPTD terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan.
Menanggapi pertanyaan mengenai jembatan timbang, Yulindra menjelaskan, fasilitas tersebut berfungsi sebagai tempat pemeriksaan dan pengawasan angkutan, termasuk angkutan BBM.
Ia berharap jembatan timbang dapat dimaksimalkan dengan teknologi modern seperti Weight in Motion (WIM) yang bisa mendeteksi berat kendaraan secara otomatis.
Saat ini, jembatan timbang di Kalteng masih beroperasi secara manual, namun memiliki kapasitas yang besar.
Yulindra menegaskan, penindakan terhadap kendaraan yang melebihi batas muatan sesuai kelas jalan merupakan wewenang Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dengan dukungan teknis dari Dishub Provinsi.
”Kalau kelas jalan kelas 2 itu maksimal 10 ton. Kalau lebih dari itu berarti harus ditindak,” jelasnya.
Yulindra juga menyoroti perbedaan kelas jalan di Kalteng, dimana jalan provinsi umumnya masih kelas 3, sementara jalan nasional ada yang sudah kelas 2.
Ia meminta para pelaku usaha, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan, untuk memperhatikan aturan muatan demi menjaga kondisi jalan.
”Tugas kami salah satunya memberikan pemahaman kepada pengguna jalan yang ada di Kalteng,” tukasnya. (drt/KPO-4).
