JAKARTA, Kalimantanpost.com – Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan pentingnya pemerataan fiskal di seluruh daerah Indonesia melalui revisi terhadap kebijakan transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Wagub Edy menyampaikan, pemerintah daerah mendukung langkah pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola fiskal nasional, namun perlu dilakukan evaluasi agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan keadilan bagi seluruh daerah, termasuk Provinsi Kalteng.
“Pemerintah daerah memahami tantangan fiskal yang dihadapi secara nasional, namun kami berharap kebijakan transfer dan Dana Bagi Hasil dapat lebih adil dan proporsional sesuai kontribusi dan kebutuhan tiap daerah,” ujar Edy.
Ditambahkan, Kalteng turut mengalami dampak dari penurunan nilai transfer dana pusat yang dalam beberapa tahun terakhir mencapai sekitar 45 persen.
Kondisi serupa juga terjadi di provinsi lain di wilayah Kalimantan, bahkan di beberapa daerah non-penghasil sumber daya alam.
“Penurunan alokasi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program strategis daerah,” katanya.
“Kami tidak menyalahkan pihak mana pun, hanya ingin agar sistem fiskal nasional tetap berpihak pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Wagub berharap perlunya evaluasi terhadap formula pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kontribusi ekonomi daerah.
Menurutnya, dengan pemerataan alokasi dana, setiap daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penyesuaian alokasi transfer ke daerah merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Menanggapi hal tersebut, Wagub Edy menyatakan, Pemprov Kalteng siap mendukung kebijakan fiskal nasional dengan semangat kolaboratif, namun berharap evaluasi ke depan dapat memperhatikan kondisi faktual di daerah.
“Kami yakin dengan dialog yang terbuka antara pemerintah pusat dan daerah, akan terwujud sistem fiskal yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemerataan pembangunan,” tukas Wagub.(drt/ist/KPO-4).
