MARTAPURA Kalimantan Post.com – Usut tuntas dugaan penyimpangan dari kasus ratusan siswa-siswi yang mengalami keracunan sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari dapur SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi) Tungkaran di Kabupaten Banjar.
Kemudian evaluasi menyeluruh demi menjamin keamanan dan mutu pelaksanaannya.
“Kami mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan secara profesional dan transparan, tapi jangan sampai rakyat jadi korban karena kelalaian atau dugaan penyimpangan. Ini harus diusut tuntas,” kata Ketua Kelompok Masyarakat Pemerhati Banua (KMPB), Bahauddin, Rabu (15/10).
Itu disampaikannya ketika bersama koalisi melakukan aksi di depan Kantor Bupati Banjar, menuntut pengusutan dugaan keracunan dan potensi korupsi dalam program MBG.
Kemudian perwakilan massa melakukan audiensi diterima Pj Sekda Kabupaten Banjar, H. Ikhwansyah, Kapolres Banjar, Kadisdik Banjar dan Plt Kadinkes.
Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terbuka, tanpa kesan ditutup-tutupi.
“Nyawa manusia lebih penting daripada progres serapan dana. Jangan jadikan program rakyat ini sebagai ladang bancakan,” tegasnya dalam pernyataan resmi.
“Kami juga minta agar pihak penyelenggara program menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, mengingat telah terjadi kasus keracunan massal,” tambahnya.
“KMPB juga mendorong agar aparat penegak hukum tetap memproses kasus tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Evaluasi total oleh Badan Gizi Nasional dan Satgas MBG di semua tingkatan pusat, provinsi, hingga kabupaten agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Sisi lain disebutnya,, pemerintah daerah aktif memberikan usulan terkait rencana lokasi SPPG yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan kondisi geografis.
Pemkab Banjar juga diharapkan dapat mengalokasikan dana APBD untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur SPPG, termasuk perizinan bangunan yang sesuai ketentuan.
KMPB juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal dalam pelaksanaan program MBG.
Kalau bisa bahan-bahan seperti beras, ikan, dan ayam disuplai pelaku usaha lokal, seperti BUMDes, koperasi desa, dan UMKM Banjar.
Dengan begitu, program MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah.
[]Permohonan maaf
Koordinator Wilayah MBG Khusus Kabupaten Banjar, Sinta Aulia, yang hadir juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Pengawasan akan ditingkatkan agar standar pelaksanaan benar-benar sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Banjar H Ikhwansyah, menerima aspirasi dari KMPB, dan menjadi bahan evaluasi.
“Ini akan kami teruskan ke Badan Gizi Nasional.
Intinya, program tetap berlanjut, namun kita harus bersama-sama mengevaluasi agar tidak terulang lagi,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kejadian di Banjar menjadi pelajaran penting bagi seluruh daerah di Indonesia agar pelaksanaan program nasional seperti MBG bisa berjalan lebih aman, terukur dan tepat sasaran.. (*/KPO-2)
