PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Plt Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalteng, Leonard S Ampung mengakui, penurunan dana transfer ini turut berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Namun Pemprov Kalteng tetap berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah,” kata Leonard pada paripurna dewan dengan agenda jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2026, Rabu (15/10/2025), di Palangka Raya
Leonard mengungkapkan, adanya penurunan Dana Transfer Pusat sebagaimana surat DJPK Nomor S-62/PK/2025 sebesar Rp1,851 triliun, dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun.
Dipaparkannya, proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun, yang disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal nasional, serta realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Menanggapi masukan Fraksi PDI Perjuangan, Sekdaprov menyampaikan pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui Program Huma Betang, serta penyelarasan dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih, tanpa mengabaikan belanja wajib untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Terhadap Fraksi Partai Golkar, Sekdaprov mengapresiasi atas dukungan terhadap peningkatan kemandirian fiskal.
“Pemprov telah melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi dan realokasi belanja operasional, termasuk pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta prioritas pembangunan,” jelasnya.
Pemprov juga berkomitmen memperkuat sistem pemungutan pajak berbasis digital dan mengoptimalkan kontribusi BUMD seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Banama Tingang Makmur.
Leonard juga menjelaskan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Program ini juga sejalan dengan strategi makro dan mikro pengentasan kemiskinan berbasis pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan layanan publik,” tambahnya.
Atas pemandangan Fraksi PKB, Gubernur menegaskan penyusunan APBD 2026 tetap mengutamakan belanja wajib pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Pemprov juga memperkuat pengawasan internal dan keterbukaan data publik melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), serta pemantauan berkala terhadap proyek-proyek strategis daerah.
Untuk Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PAN, Sekdaprov mengapresiasi dukungan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi digital dan penerapan sistem non-tunai (cashless) di berbagai layanan publik, seperti e-PAHARI, Samsat Huma Betang, dan QRIS.
Sekdaprov mengapresiasi atas dukungan DPRD dan berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat demi membangun Kalteng yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, didampingi Wakil Ketua Dewan serta dihadiri unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah. (drt/ist/KPO-4).
