Martapura, KP – Kasus keracunan massal yang tercatat menimpa 134 siswa-siswi di Kabupaten Banjar, terus menjadi perhatian.
Sementara dokter spesialis gizi RSUD Ratu Zalecha, dr Taufik Rahmadi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap penting dan seharusnya tidak disalahkan.
“MBG adalah program yang baik dan perlu diteruskan, tapi harus dijalankan dengan disiplin, perencanaan matang, serta pengawasan ketat,” ujar dr Taufik, Sabtu (18/10).
Menurutnya, penyebab utama keracunan bukan berasal dari menu makanan, melainkan dari tahapan pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi yang diduga tidak sesuai standar keamanan pangan.
Ia menjelaskan, menu yang disajikan oleh SPPG Tungkaran saat insiden terjadi sebenarnya sudah memenuhi unsur gizi seimbang, yaitu nasi kuning, ayam suwir, stik tempe, dan buah melon.
“Dari sisi gizi, itu sudah ideal. Ada karbohidrat, protein, dan vitamin,” jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa proses produksi dan distribusi makanan sering kali menjadi titik rawan yang memicu keracunan.
“Kalau makanan sudah dimasak lebih dari empat jam dan berada di suhu 5–60 derajat, risiko kontaminasi meningkat tajam,” tambahnya.
dr Taufik memberi peringatan keras agar pihak sekolah dan orang tua lebih aktif mengawasi makanan yang diterima anak-anak
Guru boleh menolak paket makanan bila tercium bau tak sedap, lauk berlendir, atau nasi terasa asam,” ujarnya memberi contoh.
Ia juga menganjurkan dibuatnya checklist sederhana di setiap sekolah untuk memeriksa kondisi makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
“Selama gizi seimbang dan prinsip kebersihan dijaga, orang tua tak perlu panik. Tapi kewaspadaan tetap harus diutamakan,” tegasnya.
Kasus ini diharapkan menjadi evaluasi besar bagi pelaksanaan di seluruh wilayah.
Pemerintah dan penyedia makanan diminta meningkatkan standar higienitas, memperhatikan rantai suhu, serta memastikan petugas dapur mendapat pelatihan keamanan pangan.
Dengan pengawasan yang ketat, program MBG diyakini tetap bisa menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak Indonesia, tanpa menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari.
Sisi lain cegah keracunan terulang, 244 petugas Dapur MBG Banjar wajib ikuti pelatihan keamanan pangan ketat.
Kemudian, mendapat respons cepat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Selatan.
Alih-alih menunggu hasil laporan resmi, tim Dinkes langsung mengawali langkah penanganan dengan melakukan investigasi menyeluruh ke sekolah-sekolah terdampak.
Sejumlah petugas kesehatan diterjunkan ke lapangan untuk meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pengolah makanan.
Fokus utama adalah memastikan keamanan bahan baku serta standar kebersihan dalam proses memasak. (mns/net/K-2)
