BANJARBARU, Kalimantanpost.com– Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan capaian positif dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024.
Kalsel meraih skor 81,91 dan masuk dalam kategori sedang, sekaligus menempatkan diri di posisi 10 provinsi terbaik secara nasional.
Berdasarkan hasil pengukuran yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Pengukuran IDI di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (27/10/2025).
Capaian ini disambut baik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, Erlinda Puspita Ningrum.
Ia menyebut, hasil tersebut merupakan bukti sinergi yang baik antara pemerintah daerah, media, dan masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi di Banua.
“Indeks Demokrasi Indonesia ini dibentuk dari tiga aspek dan 22 indikator,” jelas Puspa, panggilan akrab Erlinda Puspita Ningrum.
Dari 22 indikator itu, dua diantaranya berkaitan langsung dengan peran Dinas Kominfo, yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi, dan Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang dirilis oleh Dewan Pers.
Menurutnya, peningkatan nilai IDI Kalsel sejalan dengan tren positif dari kedua indikator tersebut.
“Kita tahu, Indeks Kebebasan Pers Kalsel pada 2024 menduduki peringkat pertama nasional,” ujarnya.
Ditambahkan, hal ini menunjukkan bahwa pers di Kalsel benar-benar bebas, merdeka, dan independen. Masyarakat juga semakin mudah mengakses informasi publik, dan kedua hal ini berkontribusi langsung pada meningkatnya kualitas demokrasi di Kalsel.
Puspa menegaskan bahwa Diskominfo Kalsel memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan IDI melalui kebijakan dan layanan informasi publik yang inklusif.
“Kami berkomitmen untuk memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik. Tujuannya agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan meningkat, serta pers dapat bekerja secara bebas dan profesional,” katanya.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, secara implementatif, Dinas Kominfo terus berupaya menjaga nilai IKIP dan IKP agar tetap berada di kisaran 80 hingga 90 poin, sebagai indikator optimal keterbukaan dan kebebasan informasi di daerah.
“Semakin terbuka informasi publik dan semakin sehat iklim kebebasan pers, maka demokrasi kita akan semakin matang,” tutup Puspa.
Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa Kalimantan Selatan terus berproses menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada partisipasi publik. (adv/dev/KPO-4)
