BANJARMASIN, Kalimantanpost.com — Sejumlah tokoh masyarakat sipil dari berbagai sektor memberikan apresiasi tinggi kepada DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan yang berani membuka ruang kritik terhadap dirinya sendiri. Namun apresiasi tersebut dibarengi tuntutan keras agar PDI Perjuangan mengambil posisi politik yang lebih tegas dalam menyikapi berbagai persoalan publik di daerah.
Forum diskusi yang digelar di Tree Park Hotel, Kamis (13/11), menjadi panggung bagi para tokoh untuk menyampaikan kritik mendasar mengenai buruknya kualitas relasi antara partai politik dan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa krisis kepercayaan terhadap partai politik tidak bisa lagi dipandang sebagai isu biasa, tetapi sebagai alarm politik yang harus dijawab dengan tindakan nyata.
Para tokoh menyampaikan bahwa partai politik di Kalimantan Selatan masih menghadirkan jarak yang lebar dengan warganya. Partai dianggap hanya aktif saat pemilu dan cenderung menjadikan rakyat sebagai objek politik. Dominasi elit, patronase kuat, hingga lemahnya perlembagaan partai disebut sebagai faktor utama pudarnya kedekatan partai dengan masyarakat.
Kritik juga diarahkan pada cara partai mengambil keputusan yang dinilai sering tersandera kepentingan segelintir elit. “Partai kehilangan otonomi karena terlalu bergantung pada patron,” begitu salah satu pandangan yang mengemuka dalam forum.
Masalah integritas dan pendanaan partai juga mendapat sorotan serius. Minimnya transparansi, serta kebutuhan operasional partai yang kerap tidak masuk akal tanpa dukungan dana nonformal, disebut sebagai penyebab kuat rendahnya kepercayaan publik. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan hanya 65,6% masyarakat yang percaya pada partai politik — angka yang menempatkan partai sebagai salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya.
Forum tersebut tidak berhenti pada kritik; para tokoh justru memberikan “peta tuntutan politik” kepada PDI Perjuangan. Mereka menegaskan bahwa keberanian membuka ruang kritik harus diterjemahkan menjadi langkah-langkah politik yang konkret.
Beberapa tuntutan penting yang mengemuka adalah:
- Menjadikan tradisi “mendengar rakyat” sebagai sistem politik, bukan acara musiman.
PDI Perjuangan diminta rutin turun ke akar rumput dan membuka dialog kritis dengan kelompok strategis. - Menunjukkan sikap tegas dalam isu-isu publik besar, termasuk persoalan Rp5,1 triliun dana APBD yang mengendap di Bank Kalsel.
Para tokoh menilai diamnya partai dalam isu sebesar ini dapat menjadi bumerang politik. - Menghadirkan kegiatan yang betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti layanan kesehatan, konsultasi hukum, hingga pendampingan korban KDRT.
- Mengambil inisiatif dalam isu mitigasi banjir dan rob sebagai bagian dari “politik keberpihakan” terhadap keselamatan warga.
- Mendorong Perda Perlindungan dan Promosi Kebudayaan, serta menjadikan kebudayaan sebagai basis pembangunan peradaban lokal.
- Mengawal secara aktif Perda Toleransi, bukan hanya sebagai norma, tetapi sebagai instrumen politik untuk memperkuat investasi dan citra daerah.
- Melakukan pendidikan politik anak muda dengan pendekatan yang bukan lagi konvensional, tetapi kreatif dan berbasis ruang-ruang favorit generasi Z.
- Menjadikan sekretariat partai sebagai rumah rakyat, bukan ruang tertutup untuk elite struktural.
- Menguatkan hubungan dengan media untuk memastikan partai hadir di ruang publik dengan gagasan, bukan hanya baliho.
- Merangkul tokoh-tokoh publik berpengaruh untuk memperkuat jejaring elektoral dan membangun persepsi positif.
Para tokoh menegaskan bahwa keberanian membuka forum kritik harus dibuktikan dengan keberanian mengambil keputusan politik yang memihak rakyat. Mereka berharap PDI Perjuangan tidak hanya menjadi partai yang siap dikritik, tetapi juga siap bergerak.
Forum ini ditutup dengan seruan agar PDI Perjuangan menjadikan kegiatan serupa sebagai tradisi politik berkala, bukan agenda sesaat. Menurut para tokoh, hanya partai yang berani diawasi dan mampu berubah yang akan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. (Sfr)
