Banjarbaru, KP – Menjelang akhir tahun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah antisipatif terhadap potensi inflasi yang cenderung meningkat. Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menyampaikan sejumlah catatan penting usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring, Senin (17/11).
Chair mengungkapkan bahwa inflasi Kalsel pada Oktober 2025 naik menjadi 3,11 persen, dipengaruhi beberapa komoditas utama. “Kenaikan ini bukan hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tetapi juga secara nasional. Salah satu penyebabnya adalah harga emas yang tinggi,” ujarnya.
Selain emas, inflasi juga didorong oleh kenaikan harga cabai merah, ayam, dan telur. Pemerintah daerah, lanjut Chair, akan kembali mengintensifkan operasi pasar agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil.
Ia mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi bulan Desember yang kerap memicu peningkatan permintaan. “Desember ada tiga momen besar, yaitu Natal, Momen 5 Rajab Sekumpul, dan Tahun Baru. Ini biasanya memicu inflasi, sehingga kita harus mempersiapkan kebutuhan dari sekarang,” jelasnya.
Pemprov Kalsel juga mulai menyiapkan ketersediaan bahan pokok untuk mendukung kegiatan keagamaan di bulan ini, seperti telur, daging, dan beras. “Barang-barang tersebut harus tersedia di pasar, jangan sampai terjadi kelangkaan,” tambahnya.
Chair turut menyinggung kebutuhan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi meningkatkan permintaan, terutama telur. “Semakin berkembang dan meluasnya pelaksanaan program MBG perlu diantisipasi dengan penguatan stok. Ketika seluruh unit berjalan penuh, kebutuhan telur akan meningkat signifikan,” tegasnya.
Di luar isu inflasi, ia juga menyampaikan catatan terkait program penyediaan 5 juta rumah dari pemerintah pusat. Beberapa daerah, khususnya kota besar, masih menghadapi kendala lahan. “Permasalahan rumah itu terutama terkait ketersediaan lahan. Di kota-kota besar seperti Banjarmasin, lahan semakin sempit. Ini harus segera ditangani agar program dari pusat bisa terlaksana,” tandasnya. (dev/K-4)
