BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Keluhan warga terhadap kualitas layanan PAM Bandarmasih kembali mencuat dari berbagai titik kota. Dari Sungai Andai, Alalak, HKSN, hingga Cempaka Putih, warga mengeluhkan air yang keruh, tidak stabil, bahkan kerap macet pada jam-jam penting.
Di Sungai Andai, Haris Sopian mengaku air yang mengalir ke rumahnya sering tidak layak digunakan. “Kadang-kadang air yang keluar dari keran itu keruh dan tidak stabil. Ada hari mengalir, ada hari hanya menetes,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan warga Alalak, Gunawan, yang mengatakan bahwa distribusi air di wilayahnya justru sering terhenti saat warga sedang bersiap berangkat kerja. “Sering macet pagi hari. Mau mandi atau cuci muka saja susah,” keluhnya.
Dari kawasan HKSN, Fitriansyah berharap PAM Bandarmasih benar-benar memperbaiki kualitas pelayanan. “Kami cuma ingin distribusi air bersih yang maksimal. Jangan naik-turun terus,” ucapnya.
Keluhan juga datang dari Cempaka Putih. Warga bernama Muhammad Yamin, yang kebetulan memiliki nama sama dengan Wali Kota Banjarmasin, turut mengadukan kondisi air yang diterimanya pada hari ini. “Air PAM hari ini keruh. Dipakai untuk keperluan rumah tangga rasanya tidak tenang,” ungkapnya.
Rangkaian keluhan ini memperlihatkan bahwa persoalan pelayanan air bersih tidak lagi bersifat lokal-spesifik, melainkan telah menyebar ke berbagai wilayah, menandakan adanya masalah sistemik dalam distribusi dan tekanan jaringan.
Menanggapi keluhan warga tersebut, pemerhati lingkungan dan air minum Saleh Sabran menilai permasalahan yang terjadi merupakan konsekuensi dari lemahnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur jaringan air.
Menurutnya, polemik internal yang terjadi sejak pencopotan komisaris pada April 2025 hingga pemberhentian seluruh direksi pada November 2025 tidak menyentuh inti persoalan.
“Pergantian komisaris dan direksi hanyalah langkah administratif. Yang dibutuhkan masyarakat adalah air yang mengalir, dan itu cuma bisa dicapai bila infrastruktur distribusinya dibenahi,” tegasnya.
Ia menyebut, ketergantungan suplai dari IPA 1 yang ditopang pipa transfer melintas di badan Jalan Ahmad Yani menyebabkan tekanan air sering melemah, terutama ke wilayah utara seperti Alalak dan Sungai Andai.
Saleh juga menekankan bahwa perbaikan infrastruktur bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga mandat regulasi. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, BUMD diberi ruang untuk menggunakan laba usaha (dividen) demi pengembangan layanan dan investasi kembali ke perusahaan.
“Dividen itu bukan APBD. Itu hak pemda sebagai pemegang saham. Mengalihkan dividen untuk membangun booster tidak perlu persetujuan DPRD. Secara hukum itu kewenangan korporasi, bukan ranah anggaran pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menilai anggapan pembangunan booster harus menunggu persetujuan DPRD adalah keliru dan justru dapat memperlambat perbaikan layanan yang mendesak.
Menurut Saleh, solusi paling realistis adalah membangun dua booster baru, masing-masing di Alalak dan Sungai Andai, untuk memastikan tekanan air tidak lagi berebut dengan suplai pusat kota.
“Booster yang ada tidak mampu menjaga tekanan. Dua booster baru ini mutlak agar suplai ke wilayah utara stabil dan tidak tersendat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sepenuhnya selaras dengan prinsip good corporate governance sebagaimana diatur PP 54/2017.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PAM Bandarmasih belum memberikan jawaban terkait keluhan warga maupun desakan pembangunan booster baru.
Sementara itu, masyarakat masih berharap perombakan besar-besaran di tubuh PAM Bandarmasih dapat berujung pada layanan air bersih yang lebih stabil, jernih, dan merata. (sfr/KPO-3)
