Banjarmasin, KP – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menguatkan komitmen dalam peningkatan sanitasi melalui kegiatan Sosialisasi Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sanitasi serta Pembekalan Agen Sosialisasi Sanitasi Aman Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung Rabu (26/11) di Hotel G Sign Banjarmasin.
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, mewakili Wali Kota H. Muhammad Yamin HR. Ia menegaskan bahwa peningkatan sanitasi tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi sangat bergantung pada perubahan perilaku dan partisipasi aktif masyarakat.
“Sanitasi yang baik bukan hanya soal membangun, tetapi membangun kesadaran. Kami ingin masyarakat benar-benar paham bahwa kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Menurut Ikhsan, tantangan terbesar saat ini adalah minimnya keterlibatan pemangku wilayah dan warga dalam pengelolaan sanitasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi publik agar target sanitasi aman universal dapat tercapai.
“Keterlibatan aktif camat, lurah, dan warga sangat penting. Tanpa itu, target sanitasi aman akan sulit dicapai,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembentukan KPP merupakan upaya memperkuat keberlanjutan fasilitas sanitasi yang sudah dibangun pemerintah agar bisa dikelola dan dirawat oleh masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Kalsel, Denny Surya Martha, menjelaskan bahwa infrastruktur sanitasi Banjarmasin sebenarnya sudah cukup memadai, namun tingkat pemanfaatannya masih belum maksimal.
“Infrastruktur sanitasi sudah tersedia, tetapi masih banyak yang penggunaannya rendah, padahal dibangun dalam 10 tahun terakhir,” jelasnya.
Ia menilai pembentukan agen perubahan sanitasi bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran warga. “Pengelolaan berbasis masyarakat melalui kelompok pemelihara akan lebih efektif. Tetapi kesadaran warga tetap harus ditingkatkan,” tegas Denny.
Ketua RT 20 Sungai Bilu, Zulkifli, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menuturkan bahwa persoalan sanitasi bukan lagi soal fasilitas, melainkan perubahan kebiasaan masyarakat. Masih ada warga yang membuang limbah langsung ke sungai meski fasilitas WC umum telah tersedia.
“Ada tiga rumah yang masih cemplung ke sungai. Mereka merasa WC umum tetap berjalan, jadi belum mau pindah perilaku. Ini yang paling sulit,” ungkapnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah pemerintah membentuk agen sosialisasi sanitasi sebagai upaya memperkuat edukasi di tingkat warga. “Sosialisasi ini bagus. Setidaknya kami punya wadah untuk memberikan penjelasan ke warga,” ujarnya.
Banjarmasin sebagai kota berpenduduk lebih dari 600 ribu jiwa dan memiliki karakter wilayah sungai, menghadapi risiko tinggi dari sanitasi buruk. Karena itu, Pemko Banjarmasin menegaskan bahwa sanitasi aman dan perubahan perilaku hidup bersih menjadi agenda prioritas dalam pembangunan daerah. (Sfr/K-3)
