BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (3/12/2025).
Pembukaan acara dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti serta asisten, tenaga ahli dan tim ahli gubernur Kalsel, sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan lain-lain.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan sinergi dan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan nasional.
Wagub juga menekankan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan menentukan efektivitas pelaksanaan agenda nasional.
“Sinergi pusat dan daerah adalah modal utama agar daerah dapat mendukung agenda nasional dan pencapaian pembangunan,” ujarnya.
Khususnya, lanjut dia, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan transformasi ekonomi, penguatan infrastruktur, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Hasnuryadi juga menyebut peran Bappeda sebagai motor perencanaan pembangunan harus semakin diperkuat agar target-target nasional dapat diterjemahkan secara nyata di daerah.
Sementara itu, Wamen Mendagri Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel selaku tuan rumah penyelanggaraan Rakor Bappeda se Indonesia. Momentum ini dianggap penting untuk penajaman sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Tujuan forum Bappeda Indonesia ujarnya untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan nasional dan lintas daerah, menjadi wadah komunikasi strategis antar Bappeda provinsi dan kabupaten kota, dan mengembangkan inovasi kolaborasi integrasi.
Berdasarkan Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Bappeda memegang peran sentral sebagai koordinator yang tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan dengan sistem perencanaan nasional.
Bappeda merupakan otak dan navigator pembangunan. Jika perencanaan berbasis data dan hasil, akan berjalan dengan baik.
“Mari bergerak serentak, berkolaborasi dan berinovasi demi kesejahteraan dasar rakyat,” ajak Wiyagus.
Hal penting lain yang disampaikan Wamendagri Wiyagus adalah, terkait bencana yang terjadi jadi di kawasan Pulau Sumatera sekarang. Ia minta kepada kepala daerah agar menjadikan reklamasi pascatambang dan reboisasi DAS menjadi syarat wajib demi menekan krisi iklim, dan merencanakan pengembangan wilayah yang menghitung daya alam dan mitigasi bencana ekonomi hijau.
Kemudian, memperkuat instrumen pengendalian KLHS RTRW serta menindak tegas segala pelanggaran lingkungan tanpa kompromi.
“Ikuti terus informasi yang disampaikan BMKG,” ujarnya.
Sementara itu, Wagub Hasnuryadi menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta rakor dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Rekomendasi yang lahirkan dalam Rakor Bappeda se-Indonesia ini mampu mendorong pembangunan yang lebih merata di Indonesia.
Pasal kesempatan itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menyampaikan laporan, saat ini 31 provinsi telah menetapkan Perda RPJMD, dan tiga provinsi yaitu Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Tengah yang belum menetapkan. Kemudian di tingkat kabupaten kota terdapat 101 daerah yang telah mengubah Perda RPJMD dan 24 provinsi dan 383 kabupaten/kota telah menetapkan RPJMD tahun 2026.
“Kami sangat mengapresiasi kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menetapkan Peraturan Daerah pertama tentang RPJMD tahun 2026, lebih cepat daripada batas waktu yang sudah ditentukan kepada daerah,” ujarnya.
Terakhir diingatkan Iwan, pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada realitas kapasitas fiskal daerah yang cukup menantang. Disadari, adanya tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat penyesuaian atau penurunan alokasi TKD dari pemerintah pusat memberikan peranan yang sangat penting salah satunya melalui reposisi efisiensi belanja.
Rakor Bappeda yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah ini menekankan sentralnya peran Bappeda dalam pencapaian target-target pembangunan dan pelaksanaan Program Strategis Nasional di daerah.
”Mengedepankan Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian target Program Strategis Nasional Tahun 2026″, ujar Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan.
Adapun tujuan lain dari Rakor ini adalah menyatukan langkah dan persepsi seluruh jajaran perencana pembangunan daerah serta memperkuat sinergi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Rangkaian kegiatan Rakor berlangsung sejak 2–4 Desember 2025, termasuk agenda pembahasan AD/ART Forum Bappeda Indonesia, gala dinner bersama Wakil Gubernur Kalsel, serta city tour yang dipimpin Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti.
Astuti berharap kunjungan peserta dari puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
“Kita maunya pergerakan ekonomi di Kalimantan Selatan benar-benar terwujud,” ujarnya.
Disela-sela pembukaan dilakukan pengukuhan kepengurusan Forum Bappeda Indonesia masa bhakti 2025 – 2027 oleh Wamendagri Achmad Wiyagus, sekaligus perkenalan logo baru forum ini.
Forum Bappeda Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Kepala Bappelitbang Sumatera Utara, Wakil Ketua Umum Kepala Bappeda Jawa Barat, Sekretaris Jenderal Kepala Bappeda Kalimantan Selatan, dan Bendahara Umum Kepala Bappeda Papua memiliki susunan pengurus yang terdiri dari Kepala Bappeda 38 Provinsi di Indonesia serta 13 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota pilihan. (nau/KPO-1)
