Tanjung, KP – Sejak lima tahun terakhir ini, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tabalong menjadi tempat bersama dalam memberikan pelayanan pemerintah maupun instansi lainnya dengan masyarakat, sehingga baik buruk layanan di tempat tersebut bisa menjadi citra baik buruknya pemerintah dengan masyarakat.
Hal itu, sebagaimana diungkapkan Bupati Tabalong Ir HM Noor Rifani SH ST MT (H Fani), saat memberikan arahanb di acara Peringatan Hari Jadi ke-5 MPP Kabupaten Tabalong, di MPP Mabuun Tanjung, belum lama tadi.
Dijelaskan lima tahun perjalanan MPP Tabalong bukan sekadar peringatan usia, tetapi momentum evaluasi yang jujur dan tegas terhadap kualitas pelayanan publik yang telah kita berikan kepada masyarakat. “MPP dibangun bukan untuk menjadi etalase gedung semata, tetapi instrumen reformasi birokrasi yang harus benar-benar memudahkan, mempercepat, dan memberi kepastian layanan,” ujarnya.
“Saya ingin menekankan bahwa pelayanan publik adalah wajah utama pemerintah daerah. Baik atau buruknya citra pemerintah sangat ditentukan oleh pengalaman langsung masyarakat saat berurusan di Mal Pelayanan Publik,” terang H Fani.
Oleh karena itu, lanjutnya pada kesempatan itu ia menyampaikan beberapa hal di antaranya integrasi layanan belum boleh berhenti pada penyatuan lokasi. “Integrasi harus nyata dalam proses, standar pelayanan, waktu penyelesaian, dan kepastian biaya. Tidak boleh lagi masyarakat ‘diputar-putar’ antar loket atau diarahkan ke luar MPP karena lemahnya koordinasi,” ujarnya.
“Kedisiplinan dan kualitas SDM pelayanan harus menjadi perhatian serius. Aparatur dan petugas layanan di MPP adalah garda terdepan pemerintah. Saya berharap seluruh petugas memiliki etika pelayanan yang ramah, responsif, profesional, dan bebas dari praktik yang mencederai integritas,” sebut H Fani.
Memasuki tahun kelima ini, Bupati Tabalong berpesan agar dilakukan evaluasi kinerja MPP secara berkala dan berbasis data, termasuk waktu layanan, kepuasan masyarakat, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti, bukan sekadar dilaporkan. “Kita perkuat komitmen seluruh instansi mitra layanan. Saya juga mendorong inovasi pelayanan yang sederhana namun berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan investor. MPP harus menjadi solusi, bukan hambatan. Perlu menjadi perhatian juga agar kita bisa membangun budaya melayani, bukan dilayani,” ujarnya.
“Mari kita jadikan MPP sebagai simpul strategis peningkatan investasi daerah. Pelayanan perizinan harus cepat, pasti, dan akuntabel, sejalan dengan visi Tabalong sebagai daerah yang ramah investasi dan berdaya saing. Saya berharap, pada usia lima tahun ini, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong mampu naik kelas, tidak hanya sebagai pusat layanan administratif, tetapi sebagai role model pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” demikian pungkasnya seraya mengajak kepada semua hadirin menjadikan momen tersebut sebagai titik balik untuk memperbaiki yang kurang, memperkuat yang sudah baik, dan berani berinovasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas. (ros/K-6)
