BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kinerja APBN di Kalimantan Selatan hingga 30 November 2025 menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp36,89 triliun (89,06 persen dari pagu Rp41,42 triliun).
“Belanja negara tumbuh positif tipis sebesar 0,26 persen (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan
Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,77 persen (yoy), dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan
kontribusi 79,80 persen (Rp29,43 triliun),” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) Catur Ariyanto Widodo di Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk realisasi hingga November 2025 di Aula Kantor DJPb Kalsel, Senin (22/12/2025).
Dari sisi penerimaan, lanjut dia, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp13,07 triliun atau 59,44 persen dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun. Dimana terdapat penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan 78,72 persen (yoy).
‘Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga November 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp8,67 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang
mencapai Rp40,27 triliun (95,97 persen dari target),” tegasnya.
Catur juga mengungkapkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif
6,65 persen (yoy) didorong oleh kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (+25,04 persen) dan pajak daerah.
Lalu, dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp31,59 triliun atau
mencapai 62,09 persen dari pagu Rp50,89 triliun.
Sementara itu realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Selatan hingga 30 November 2025 tercatat
mencapai Rp29,43 triliun atau 96,33 persen dari total pagu sebesar Rp30,56 triliun.
“Pemerintah Daerah
Kota Banjarbaru menjadi daerah dengan capaian realisasi TKD tertinggi (98,43 persen), sementara
Kabupaten Balangan mencatat capaian terendah (93,29 persen),” ucap Catur.
Penyaluran TKD sampai dengan bulan November masih didominasi oleh DBH yang mencakup
57,22 persen (Rp16,84 triliun) dan DAU yang mencakup 28,14 persen (Rp8,28 triliun) dari total penyaluran TKD.
Di bulan November ini sesuai dengan KMK 330 tahun 2025, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah
satu dari 50 Pemerintah Daerah yang memperoleh Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kinerja
penurunan stunting, atas kinerja tersebut Kabupaten HSS mendapat tambahan alokasi Insentif Fiskal
sebesar Rp5,67 miliar.
Rincian Penyaluran TKD di Kalsel sampai dengan bulan November 2025
berdasarkan jenisnya:
- Realisasi DBH mencapai Rp16,84 triliun (97,48 persen), dengan dominasi penyaluran DBH barasal
dari DBH Sumber Daya Alam Minerba – Royalti yang sebesar Rp14,79 triliun atau 87,83 persen dari
total penyaluran DBH. - DAU terealisasi sebesar Rp8,28 triliun (96,68 persen) dengan penyaluran DAU didominasi oleh DAU
skema block grant yang mencapai 87,45 persen dari total penyaluran DAU. - DAK Fisik terealisasi sebesar Rp334,81 miliar (79,47 persen). Penyaluran DAK Fisik tertinggi secara
nominal pada bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp225,81 miliar sedangkan secara capaian
persentase Bidang Sanitasi tertinggi yang mencapai 95,38 persen (Rp26,45 miliar). - DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp2,44 triliun (93,09 persen). DAK Non Fisik terbesar digunakan untuk pembayaran tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp1,33 triliun atau mencapai 54,68 persen dari total penyaluran DAK Non Fisik.
- Dana Desa terealisasi sebesar Rp1,35 triliun (91,13 persen). Dana Desa tahap 1 telah salur seluruhnya
pada 1.871 Desa. Penyaluran tahap 2 untuk earmark telah salur pada 1.782 Desa tersisa 89 Desa belum salur dan untuk non-earmark telah salur pada 1.154 Desa. - Sementara itu Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp179,44 miliar (98,45 persen).
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk
memaksimalkan penyerapan dan pemanfaatan dana TKD menjelang penutupan tahun anggaran.
“Optimalisasi ini perlu dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran agar seluruh alokasi dapat
mendukung percepatan pembangunan daerah,” pungkas Catur. (ful/KPO-3)
