Banjarmasin, KP – Ribuan honorer di Kota Banjarmasin, gagal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Kepala Badan Diklat Kepegawaian (BKD) menyebut, ada sekitar 2.000 lebih tenaga honorer di Banjarmasin yang gagal diangkat jadi PPPK, Selasa (23/12).
Tenaga honorer dari berbagai instansi tersebut harus bersabar gagal jadi PPPK karena kuota dan kualifikasi
Ia ditanya awak media, belum bisa memastikan serta akan meminta kebijakan dari Wali Kota bagaimana tindak lanjutnya.
“Rencana akan dirapatkan dulu untuk membicarakan kelanjutan honorer,” ujarnya.
Ia mengatakan ada kemungkinan sistem outsourcing atau alih daya diberlakukan bagi tenaga honorer.
[]Nasib Guru
Sisi lain, ratusan guru honorer di Kota Banjarmasin, belum juga diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Lebih mengkhawatirkan lagi, tahun 2026 dipastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer maupun PPPK, baik penuh maupun Paruh Waktu.
Mandeknya pengangkatan ini disebabkan ratusan guru honorer tersebut terganjal syarat administrasi, khususnya ketentuan pengalaman kerja minimal dua tahun yang wajib dipenuhi untuk bisa masuk skema PPPK.
Situasi ini sontak menimbulkan kegelisahan di kalangan guru honorer tersisa, karena di saat kebutuhan tenaga pendidik masih tinggi, pintu pengangkatan justru tertutup rapat mulai tahun depan.
Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin mengklaim tidak tinggal diam.
Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Ryan Utama, memastikan pihaknya masih berupaya mencari jalan keluar demi memperjuangkan nasib para guru honorer yang tercecer dari proses pengangkatan.
Advertisement
“Masih dirapatkan lagi dengan BKD, organisasi dan Badan Keuangan untuk sisa guru honorer yang tidak diangkat seperti apa ke depan,” kata Ryan Utama.
Ryan menegaskan, saat ini nasib para guru honorer sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Pasalnya, pemerintah pusat telah memastikan tidak ada lagi kebijakan pengangkatan PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, mulai 2026, sehingga satu-satunya jalur yang masih dibuka hanya melalui seleksi Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS).
“Kalau untuk pengangkatan PPPK pasti kami berpedoman dengan pusat.
Namun berhubung tahun depan tidak ada, jelas daerah sendiri memikirkan nasib guru honorer ini,” ujarnya.
Menurutnya, Pemko Banjarmasin kini tengah merumuskan skema solusi yang paling memungkinkan dan realistis agar ratusan guru honorer tersebut tidak kehilangan pekerjaan begitu saja. Langkah ini disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan dunia pendidikan.
“Guru honorer ini punya peran vital dalam mencerdaskan generasi muda. Tentu tidak bisa dibiarkan tanpa kepastian,” tutup Ryan. (net/K-2)
