BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Menyusul banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Balangan dan Kabupaten Banjar pada penghujung 2025, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK menyatakan kesiapan DPRD untuk terlibat aktif dalam penanganan dan pencegahan bencana.
Hal itu disampaikan Supian HK usai membuka Rapat Kerja bersama Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof Dr Ahmad Alim Bachri dengan komisi IV DPRD Kalsel, di Gedung DPRD Kalsel, Senin (29/12/2025).
Politisi Partai Golkar Kalsel ini menegaskan, DPRD tidak hanya siap terlibat dalam kegiatan tanggap darurat, tetapi juga mendukung pengalokasian anggaran untuk upaya pencegahan banjir ke depan.
Menurutnya, banjir di Kabupaten Banjar diprediksi masih berpotensi meluas hingga akhir tahun jika intensitas curah hujan tetap tinggi. Karena itu, DPRD mendorong langkah-langkah antisipatif, termasuk normalisasi sungai sebagai salah satu solusi utama pengendalian banjir, khususnya di Banjarmasin.
Supian HK juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur Kalimantan Selatan yang menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menetapkan status tanggap darurat.
Ia turut memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang terus bersiaga dan terlibat aktif membantu masyarakat terdampak banjir.
Ia mengakui bahwa hujan merupakan rahmat dari Tuhan, namun kerusakan lingkungan memperparah dampaknya. Kondisi hutan yang semakin gundul dinilai tidak lagi mampu menahan air hujan, sehingga memicu longsor dan meningkatkan debit air sungai.
Akibatnya, kawasan permukiman di bantaran sungai menjadi wilayah yang paling rentan terdampak banjir.
Selain itu, aktivitas pertambangan batu bara juga disebut menjadi salah satu faktor pemicu banjir. Kedalaman lubang bekas tambang dinilai mempercepat terjadinya longsor di kawasan pegunungan.
Oleh karena itu, DPRD Kalsel terus mendorong upaya penghijauan dan reklamasi lahan bekas tambang untuk menekan risiko bencana.
Supian HK menegaskan, persoalan banjir tidak lepas dari ulah manusia. Ia mencontohkan banjir yang hampir setiap tahun terjadi di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, yang dinilai berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan di sekitarnya.
Kondisi Sungai Martapura dan sungai-sungai lainnya yang minim pengerukan juga menjadi perhatian.
Menurutnya, normalisasi sungai perlu terus digalakkan melalui kerja sama semua pihak agar aliran air kembali lancar.
Ia juga menyoroti perubahan pola pembangunan rumah warga yang kini mayoritas menggunakan sistem urukan. Hampir 90 persen rumah tidak lagi berbentuk panggung, sehingga mengurangi daya serap air.
Karena itu, Supian HK mendorong pemerintah untuk kembali menegakkan Peraturan Daerah tentang rumah panggung, menggiatkan normalisasi sungai, serta mempertimbangkan pembangunan sungai buatan sebagai saluran pembuangan air.
“Ini harus dikerjakan bersama-sama dan tidak bisa sporadis, agar upaya menekan banjir benar-benar bisa dilaksanakan,” tegasnya.(nau/KPO-1)
