BANJARMASIN, Kalimantanpost.com — Industri minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara optimal apabila pengelolaannya dilakukan dengan tata kelola yang adil, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
Pakar ekonomi lingkungan dari IPB, Aceng Hidayat mengatakan bahwa selama ini dampak ekonomi industri migas di wilayah pesisir belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar.
Hal itu disebabkan oleh masih minimnya penyerapan tenaga kerja lokal, belum jelasnya pembagian manfaat ekonomi, serta lemahnya perlindungan terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
“Pintu masuk utama agar industri migas berdampak nyata adalah penyerapan tenaga kerja lokal, terutama lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan kelompok kelas menengah,” ujar Aceng, Selasa (30/12/2025)
Dikatakannya, industri migas cenderung menyerap tenaga kerja berkeahlian tinggi, sementara peluang bagi tenaga teknis menengah masih terbatas. Padahal, kelompok tersebut memiliki potensi besar jika didukung melalui peningkatan kompetensi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Dalam hal ini, Aceng mendorong perusahaan migas untuk berperan aktif membangun ekosistem pelatihan tenaga kerja lokal.
Salah satu langkah yang diusulkannya adalah pembentukan lembaga pendidikan atau pelatihan bersama oleh para investor migas guna menyiapkan tenaga teknis lokal dalam waktu relatif singkat dengan standar kompetensi dan sertifikasi yang jelas.
“Kalau para investor bersatu menyiapkan tenaga lokal dalam beberapa bulan, lalu langsung diserap, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar dan langsung dirasakan masyarakat sekitar,” ucapnya.
Selain aspek ketenagakerjaan, Aceng juga menyoroti pentingnya penataan ulang skema kontraktual antara negara sebagai pemilik sumber daya alam dan investor sebagai pihak pengelola.
Menurutnya, diskursus publik selama ini terlalu fokus pada pajak, sementara skema bagi hasil atau profit sharing belum dibahas secara transparan.
“Yang perlu dibuka adalah seberapa besar kemanfaatan yang sebenarnya diterima negara dari setiap ekstraksi sumber daya alam. Bukan hanya pajak, tapi juga skema bagi hasilnya,” ujarnya.
Dana hasil pembagian tersebut, lanjut Aceng, seharusnya dikembalikan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi migas, termasuk menjaga akses terhadap air bersih, udara bersih, serta ruang hidup yang layak.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan nelayan dan pengembangan usaha alternatif, seperti budidaya rumput laut, perikanan, dan wisata bahari. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai kontribusi sektor migas terhadap perekonomian nasional sudah nyata dan tidak perlu diragukan.
Tantangan utama yang perlu terus diperhatikan adalah mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas energi.
Menurut Komaidi, dibandingkan dengan pertambangan mineral dan batu bara, kegiatan migas relatif memiliki dampak fisik yang lebih terbatas karena sumber daya yang diambil berbentuk cair dan umumnya disalurkan melalui pipa.
“Kalau migas yang diambil cairannya, sementara mineral dan batu bara harus membuka lahan dan mengambil material padat dalam jumlah besar,” katanya.
Meski demikian, Komaidi menegaskan bahwa setiap aktivitas ekstraksi sumber daya alam pasti menimbulkan dampak lingkungan.
Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk meminimalkan dampak tersebut melalui praktik pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Tidak mungkin tanpa dampak sama sekali, tapi dampaknya bisa diminimalkan, dan itu sudah ada contoh penerapannya,” tambahnya. (yul/KPO-4)
