BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pernikahan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda dengan putra pengusaha tambang besar di Kalimantan Selatan menyita perhatian publik.
Peristiwa tersebut tidak hanya dipandang sebagai momentum personal, tetapi juga dinilai memiliki dimensi politik yang patut dicermati dalam konteks dinamika demokrasi lokal di Kalsel.
Akademisi dan analis politik lokal Dr Muhammad Uhaib As’ad menilai, pernikahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari posisi strategis Ananda dalam struktur kekuasaan saat ini.
Selain menjabat sebagai Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda juga merupakan Sekretaris Partai NasDem Kalsel.
“Kalau dibaca dalam perspektif politik lokal, ini bukan sekadar pertemuan dua anak manusia dalam pelaminan pernikahan. Ada pertautan kepentingan politik dan ekonomi yang secara objektif memperkuat posisi Ananda dalam kontestasi kekuasaan ke depan,” ujar Uhaib.
Ia menjelaskan, keluarga besar mempelai pria dikenal luas sebagai pengusaha tambang berpengaruh di Kalsel dan memiliki posisi penting dalam struktur kepartaian.
Kondisi tersebut, menurutnya, membentuk konsolidasi antara kekuatan modal ekonomi dan kekuatan partai politik dua faktor utama yang selama ini sangat menentukan dalam kontestasi politik lokal.
“Dalam teori politik lokal, ini adalah bentuk aliansi elite. Sah secara sosial, legal secara hukum, dan efektif secara politik,” tegasnya.
Uhaib menilai, secara politik Ananda kini memiliki modal yang jauh lebih lengkap dibanding periode sebelumnya.
Ia telah memiliki pengalaman elektoral, popularitas publik, jejaring partai, serta dukungan finansial yang kuat. Seluruh faktor itu menjadi modal penting jika Ananda kembali maju dalam pemilihan kepala daerah.
Diketahui, Ananda sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Banjarmasin, meskipun harus mengakui keunggulan Ibn Sina. Namun, menurut Uhaib, pengalaman tersebut justru menjadi jam terbang politik yang bernilai strategis.
“Kekalahan dalam politik bukan akhir, justru bisa menjadi proses pembelajaran. Popularitas, jejaring, dan pemahaman peta kekuatan sudah terbentuk,” katanya.
Dalam konteks Pilkada Banjarmasin mendatang, Uhaib melihat peluang Ananda cukup besar. Secara struktural ia berada dalam lingkar kekuasaan, secara politik didukung partai, dan secara ekonomi memiliki amunisi yang kuat.
Ia menilai isu gender yang kerap muncul dalam politik lokal tidak lagi menjadi faktor dominan seperti sebelumnya.
“Kalau pun isu gender dimainkan, itu justru bisa terbaca sebagai upaya memblok peluang secara tidak substantif. Politik Banjarmasin hari ini relatif lebih rasional,” ujarnya.
Lebih jauh, Uhaib juga melihat peluang Ananda tidak hanya terbatas di level kota. Dalam skenario tertentu, ia berpotensi masuk dalam bursa calon Wakil Gubernur Kalsel.
Terlebih, jejaring keluarga dan politiknya dinilai menjangkau lintas wilayah, mulai dari Banjarmasin, Kabupaten Banjar, hingga sejumlah daerah lain yang selama ini menjadi basis ekonomi dan politik keluarga besar pengusaha tambang tersebut.
“Ini membuka struktur kesempatan yang sangat luas. Bukan hanya untuk Wali Kota, tetapi juga untuk level provinsi,” jelasnya.
Meski demikian, Uhaib mengingatkan bahwa konsolidasi kekuatan politik dan ekonomi harus dibarengi dengan komitmen pada kepentingan publik.
Pernikahan politik, menurutnya, bukan sesuatu yang tabu dalam demokrasi, selama tidak melahirkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat.
“Ujungnya tetap legitimasi rakyat. Kekuasaan hanya akan bertahan jika mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan berpihak pada publik,” pungkasnya. (sfr/KPO-4)
