RANTAU, Kalimantanpost.com — Pemerintah Kabupaten Tapin mulai mematangkan arah pembangunan 2027.
Hal itu terungkap dalam pertemuan yang dikemas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang di dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Penggemband Kabupaten Tapin. Kamis (8/1/2026), di Aula Bappelitbang Tapin.
FKP dihadiri Wakil Bupati Tapin H Juanda, Pj Sekretaris Daerah Unda Absori, Seluruh SKPD Lingkup Tapin, Akademisi, Tenaga Ahli Bupati Tapin dan staf khusus Bupati Tapin.
Bupati Tapin H Yamani mengatakan, FKP digelar ini harus berpijak pada capaian konkret sekaligus kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas perencanaan.
“Forum ini menjadi ruang awal menyerap masukan publik sebelum dokumen perencanaan difinalisasi, bukan sekedar serimonial, “jelasnya
Menurutnya, RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Konsistensi dan sinkronisasi program menjadi kunci agar visi pembangunan daerah benar-benar tercapai.
Ia memaparkan sejumlah indikator makro yang diklaim menunjukkan tren positif selama setahun kepemimpinannya bersama Wakil Bupati H Juanda.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapin mencapai 74,98 poin dengan kategori tinggi. Angka kemiskinan ditekan hingga 2,91 persen. Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2025 tercatat 4,26 persen, sementara rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio) berada di angka 0,236.
Di tingkat nasional, Tapin mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berada pada predikat BB atau sangat baik. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,95, disusul Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan skor 3,53.
“Capaian ini bukan kerja satu pihak. Ini hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Yamani.
Selain itu, Tapin juga meraih predikat kabupaten sangat inovatif, mencatat kinerja baik dalam penurunan stunting, serta menerima Mandaya Award di bidang pemberdayaan dan perlindungan sosial.
Bupati menekankan, forum konsultasi publik tidak boleh berhenti pada seremonial. Ia meminta seluruh peserta mulai dari perangkat daerah, camat, organisasi masyarakat, hingga akademisi memberikan masukan yang sejalan dengan kebijakan nasional dan Pemprov Kalsel.
“Kita ingin arah kebijakan dan prioritas pembangunan 2027 benar-benar menyentuh kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Tapin Meidy Haris Prayoga menyatakan, FKP menjadi tahap krusial dalam memastikan rancangan awal RKPD responsif terhadap isu strategis daerah.
“Masukan dari forum ini akan dirumuskan sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan sebelum masuk ke tahapan berikutnya, ” katanya.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 resmi dibuka dan akan menjadi penentu awal arah pembangunan Tapin dua tahun ke depan.(abd/KPO-4)
