JAKARTA, Kalimantanpost.com – Alumni Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus konten kreator, Alif Towew, menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mendepositokan dana daerah sebesar Rp3,9 triliun di Bank Kalsel.
Sorotan tersebut disampaikan Alif melalui akun Instagram pribadinya, menanggapi pernyataan Gubernur Kalsel H. Muhidin yang menyebut dana deposito Rp3,9 triliun tersebut menghasilkan bunga sekitar Rp21 miliar per bulan.
Dalam kontennya berjudul “Bolehkah Mendepositokan Uang Negara Supaya Dapat Return?”, Alif memaparkan perhitungan matematis terkait manfaat dan dampak kebijakan tersebut bagi pemerintah dan masyarakat.
Alif menjelaskan, jika bunga deposito mencapai Rp21 miliar per bulan, maka dalam setahun Pemprov Kalsel memperoleh sekitar Rp252 miliar. Angka tersebut setara dengan imbal hasil sekitar 6,5 persen per tahun.
“Secara angka memang terlihat menguntungkan. Namun itu tidak sejalan dengan tugas utama pemerintah,” ujar Alif dalam penjelasannya.
Menurutnya, fungsi pemerintah bukan mencari keuntungan dari bunga simpanan kas daerah, melainkan memastikan dana publik digunakan untuk kebijakan yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian.
“Tugas pemerintah adalah mendorong aktivitas ekonomi agar output meningkat, lapangan kerja tercipta, daya beli naik, dan pada akhirnya penerimaan pajak bertambah,” tegasnya.
Untuk membuktikan argumennya, Alif membandingkan dampak ekonomi jika dana Rp3,9 triliun tersebut digunakan langsung untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan, puskesmas, dan sekolah.
Ia menjelaskan, belanja pemerintah tersebut akan menggerakkan uang ke berbagai sektor, mulai dari pembayaran upah tenaga kerja, perputaran pasar, meningkatnya produktivitas petani, hingga naiknya daya beli masyarakat. Seluruh pergerakan ekonomi itu, lanjutnya, akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak.
Dengan menggunakan rumus multiplier effect yang memperhitungkan konsumsi, pajak, dan impor, Alif memperoleh angka pengganda sebesar 1,9. Artinya, dana Rp3,9 triliun berpotensi mendorong aktivitas ekonomi hingga Rp7,59 triliun.
“Jika pajak daerah diasumsikan hanya 10 persen saja, maka potensi penerimaan pajak dari pergerakan ekonomi Rp7,59 triliun bisa mencapai sekitar Rp754 miliar per tahun. Itu setara imbal hasil sekitar 19 persen, jauh lebih besar dibandingkan bunga deposito bank,” jelasnya.
Alif juga memaparkan perbandingan antara kebijakan deposito dan kebijakan belanja langsung ke masyarakat. Deposito Rp3,9 triliun, menurutnya, hanya menghasilkan Rp252 miliar per tahun tanpa menciptakan lapangan kerja dan dampak ekonomi yang signifikan. Sementara kebijakan langsung ke rakyat berpotensi menghasilkan Rp759 miliar per tahun, membuka puluhan ribu lapangan kerja, serta memberi dampak ekonomi nyata dan berjangka panjang.
Ia menambahkan, manfaat pembangunan infrastruktur dan layanan publik dapat dirasakan hingga 10–30 tahun ke depan. Pembangunan jalan, misalnya, menurunkan biaya logistik dan harga barang. Sekolah menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, sementara puskesmas menekan biaya kesehatan masyarakat.
Di akhir kontennya, Alif mempertanyakan apakah logika dan analisis tersebut akan dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, terlebih saat ini daerah tersebut tengah menghadapi bencana yang merusak infrastruktur dan melemahkan perekonomian warga. (Rof/KPO-1)
