Oleh: Hafizhaturrahmah
Peneliti PUSKOLEGIS UIN Sunan Ampel Surabaya dan Humas NGO Green Generation Indonesia
Air selalu jujur. Ia mengalir ke tempat terendah, menyimpan jejak keputusan, lalu kembali sebagai bencana.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang JanuariDesember 2025 terjadi lebih dari 3.100 peristiwa bencana di Indonesia, dan sekitar 94 persen termasuk kategori hidrometeorologi. Dari jumlah itu, banjir mendominasi lebih dari 1.500 kejadian, disusul cuaca ekstrem dan longsor. Angka ini meningkat signifikan dibanding satu dekade sebelumnya, seiring naiknya intensitas hujan dan rusaknya bentang alam.
Data ini penting karena menggeser cara membaca bencana. Hidrometeorologi sering dipersempit sebagai urusan hujan. Padahal menurut BMKG, hidrometeorologi adalah hasil interaksi atmosfer, hidrologi, dan kondisi permukaan bumi. Artinya, manusia ikut menentukan apakah hujan menjadi berkah atau bencana.
BMKG mencatat pada akhir 2025, sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra mengalami curah hujan harian ekstrem di atas 300 hingga 450 milimeter, masuk kategori hujan sangat lebat. Intensitas setinggi ini semakin sering muncul akibat pemanasan global. Namun hujan ekstrem saja tidak otomatis menenggelamkan ribuan rumah.
Ada di daratan.
Menurut Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 28 juta hektare tutupan hutan alam sejak tahun 2001. Analisis rantai pasok oleh Trase menunjukkan sekitar 23 persen kehilangan hutan periode 20012016 berkaitan langsung dengan ekspansi sawit. Data KLHK tahun 2024 mencatat deforestasi kembali meningkat di Sumatra dan Kalimantan, dengan puluhan ribu hektare hutan berubah menjadi perkebunan monokultur dan area konsesi.
Perubahan tutupan lahan ini mengubah sistem hidrologi secara mendasar.
Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB, Prof Dr Hariadi Kartodihardjo, menjelaskan bahwa hutan hujan tropis memiliki kemampuan menyerap air hujan hingga ratusan milimeter per jam, menahan limpasan, dan melepaskan air secara perlahan ke sungai. Saat hutan digantikan perkebunan monokultur dan sistem drainase lurus, air hujan bergerak cepat di permukaan tanah. Sungai menerima debit mendadak. Banjir pun terjadi di wilayah hilir.
Kajian hidrologi IPB dan berbagai laporan Mongabay menunjukkan bahwa daerah aliran sungai yang mengalami alih fungsi lahan skala besar memiliki puncak debit banjir lebih tinggi dan waktu limpasan lebih singkat. Artinya, banjir datang lebih cepat dan lebih dalam.
Di Sumatra Selatan, akhir 2023 hingga 2024 menjadi periode yang berat. Sungai Musi dan anak-anak sungainya meluap di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir. Lebih dari 120.000 warga terdampak, puluhan ribu rumah terendam, sawah gagal panen, dan jalur distribusi pangan terputus selama berhari-hari. Laporan BPBD Sumatra Selatan mencatat banjir kali ini bertahan lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya, menandakan gangguan serius pada sistem aliran air.
Ke arah utara, Provinsi Jambi mengalami pola serupa. Data BPBD Jambi menunjukkan banjir besar pada 20242025 berdampak pada lebih dari 70.000 jiwa di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Sekolah diliburkan, lahan pertanian terendam, dan ribuan keluarga terpaksa mengungsi. Sungai Batanghari menerima debit air yang melonjak cepat setelah hujan lebat, lalu meluap ke pemukiman dalam hitungan jam.
Laporan investigatif Mongabay Indonesia menyoroti satu benang merah yang konsisten: deforestasi di hulu daerah aliran sungai mempercepat limpasan air. Hutan yang dulu menyerap dan menahan hujan telah berubah menjadi perkebunan monokultur dan area konsesi. Air yang seharusnya meresap justru langsung mengalir ke sungai.
Riau menghadirkan ironi yang lebih tajam. Provinsi ini memiliki salah satu konsesi sawit terluas di Indonesia, sekaligus menjadi langganan banjir tahunan. BPBD Riau mencatat puluhan ribu warga terdampak banjir setiap tahun di Indragiri Hilir dan Pelalawan. Saat musim hujan, air menggenangi rumah dan kebun. Saat kemarau, wilayah yang sama menghadapi krisis air bersih. Siklus ini menunjukkan ketidakseimbangan hidrologi yang serius.
Di Sumatera Barat, banjir dan longsor pada 2024 merenggut korban jiwa di Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. BNPB menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem berpadu dengan lereng yang kehilangan penutup vegetasi mempercepat pergerakan tanah dan air. Wilayah dengan tutupan hutan yang relatif terjaga mengalami dampak lebih ringan dibanding kawasan yang telah berubah fungsi.
Data global memperkuat gambaran ini. Global Forest Watch mencatat Sumatra sebagai salah satu pulau dengan kehilangan hutan alam tertinggi sejak 2001. Trase menunjukkan sebagian kehilangan tersebut berhubungan dengan ekspansi komoditas berbasis lahan, terutama sawit. Perubahan tutupan lahan ini menggeser cara air bergerak di permukaan bumi.
Begitu pula dengan Kalimantan Selatan yang memperlihatkan konsekuensi nyata dari proses ini.
Menurut BPBD Kabupaten Banjar, banjir besar akhir Desember 2025 berdampak pada 67.344 jiwa, tersebar di 14 kecamatan dan 137 desa. Data resmi mencatat lebih dari 27.200 rumah terdampak, dengan puluhan ribu warga harus bertahan di genangan air selama berhari-hari. Di antara korban terdapat 307 bayi, 780 balita, lebih dari 1.600 lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitaskelompok yang secara fisiologis paling rentan terhadap krisis lingkungan.
Banjir ini tidak berdiri sendiri. BNPB mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, frekuensi banjir di Kalimantan meningkat lebih dari dua kali lipat, sementara tutupan hutan di beberapa DAS utama terus menyusut. Polanya konsisten: hujan ekstrem bertemu lanskap yang kehilangan daya serap.
Kepala BMKG, Prof Dr Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa krisis iklim meningkatkan intensitas hujan ekstrem di Indonesia. Namun skala kerusakan sangat ditentukan oleh kondisi tata ruang, kesehatan daerah aliran sungai, dan perlindungan hutan. Wilayah dengan tekanan lingkungan tinggi selalu mengalami dampak paling berat.
Di titik ini, hidrometeorologi menjadi alat membaca kebijakan. Air memperlihatkan hasil akumulasi izin, pembiaran, dan prioritas pembangunan.
Pendekatan penanganan selama ini masih dominan di hilir. Tanggul diperkuat. Sungai dikeruk. Bantuan disalurkan setelah rumah terendam. Semua langkah itu bersifat reaktif. Pendekatan hidrometeorologi menuntut perubahan di hulu: pengendalian alih fungsi lahan, audit izin berbasis daya dukung lingkungan, pemulihan daerah aliran sungai, serta pembatasan monokultur di kawasan rawan banjir.
Instrumen hukum sudah tersedia. UU Lingkungan Hidup mengatur prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab atas risiko ekologis. UUD 1945 Pasal 28H menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat. Tantangannya terletak pada keberanian menjadikan data hidrometeorologi sebagai dasar keputusan, bukan sekadar pelengkap dokumen.
Hidrometeorologi mengajarkan satu pelajaran sederhana: air tidak pernah bernegosiasi dengan narasi. Ia hanya mengikuti hukum alam dan membaca kondisi ruang hidup yang disiapkan manusia. Saat hutan hilang, sungai dipersempit, dan tata ruang diabaikan, hujan akan selalu menemukan jalannya ke rumah warga.
Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Apakah kebijakan akan mulai menghitung air sebagai aktor utama pembangunan, atau kita terus membaca banjir sebagai rutinitas tahunan?
Karena hujan akan terus turun. Dan air selalu ingat ke mana ia diarahkan.
