Martapura, KP – Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, Pemkab Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Evaluasi, pekan kemarin.
Kegiatan ini dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK Sub Bidang DAK serta Kasubag Perencanaan pada seluruh SKPD penerima DAK. Dibuka Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq didampingi Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE), Mujahid.
Nashrullah menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh SKPD dalam pencapaian pelaksanaan DAK Tahun 2025.
“Kami berterima kasih kepada Inspektorat dan BPKPAD atas peran pengawasan dan pengelolaan keuangan DAK yang telah berjalan baik. Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi DAK secara output telah mencapai 100 persen, meskipun secara fisik masih terdapat sebagian kecil kegiatan yang belum sepenuhnya terselesaikan,” ungkapnya.
Dalam laporan yang disampaikan, realisasi secara output sudah tercapai 100 persen, tetapi secara fisik ada sebagian yang belum tercapai. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi pencapaian outputnya.
“Hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi konsumsi internal SKPD, melainkan juga disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja daerah,” tandasnya.
Nashrullah juga menekankan pentingnya pembahasan bersama terhadap beberapa catatan strategis, khususnya percepatan penyelesaian administrasi yang berkaitan Tahun Anggaran 2025.
“Diantaranya pelaksanaan review oleh APIP serta kelengkapan media outcome yang menjadi perhatian utama Bappenas,” tandasnya.
Menurutnya, outcome yang terukur akan merepresentasikan manfaat nyata dari pelaksanaan DAK, terutama DAK fisik.
Mujahid menambahkan, rapat evaluasi ini tidak hanya bertujuan menilai capaian DAK Triwulan IV Tahun 2025, juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi SKPD selama pelaksanaan kegiatan.
“Hasil evaluasi ini diharap menjadi bahan pembelajaran dan perbaikan perencanaan serta pelaksanaan DAK Tahun 2026, termasuk peningkatan kualitas pelaporan, pengendalian kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan,” katanya. (Wan/K-5)
