BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Banjir yang berulang kali melanda Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, kembali mengusik rasa aman warga.
Bukan hanya merendam jalan dan rumah, banjir juga menyisakan luka sosial, aktivitas lumpuh, ekonomi melemah, dan masyarakat hidup dalam kecemasan yang datang berulang dari tahun ke tahun.
Di tengah kegelisahan itu, sejumlah Tokoh warga Banjarmasin menggelar deklarasi Masjid Al Furqan di Jalan Bumi Mas Raya No 28, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, mengambil peran lebih dari sekadar tempat ibadah.
Masjid ini menjadi ruang urun rembuk, tempat berkumpulnya tokoh agama, cendekiawan, dan masyarakat untuk membicarakan satu hal yang sama: bagaimana Banjarmasin diselamatkan dari ancaman banjir yang kian mengkhawatirkan.
Kegiatan dialog dan deklarasi bertajuk Masjid Al Furqan untuk Solusi Banjir Banjarmasin dan Kalimantan Selatan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (15 Januari 2026), mulai lepas Shalat Dhuhur hingga menjelang Ashar, dalam suasana sederhana dan khidmat.
Lebih dari sekadar pertemuan, dialog ini menegaskan bahwa banjir bukan persoalan teknis semata. Ia sudah menyentuh dimensi moral, sosial, dan spiritual.
“Manusia diciptakan Tuhan tinggal di bumi untuk merawat alam. Merusak lingkungan merupakan perbuatan zhalim yang tidak diridhoi Tuhan,” menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam deklarasi tersebut.
Dalam forum itu, persoalan banjir tidak dipisahkan dari krisis pengelolaan sampah. Kota Banjarmasin disebut tengah menghadapi masalah serius yang harus segera dibenahi secara bersama-sama.
Salah satu kritik tajam diarahkan pada pola pikir sebagian masyarakat yang selama ini memandang sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
Padahal, sungai merupakan urat nadi kehidupan, tempat biota hidup, sekaligus jalur air yang harus dijaga agar tetap berfungsi alami.
Karena itu, perubahan cara pandang masyarakat dinilai penting. Sungai tidak boleh lagi diperlakukan sebagai “tempat hilangnya sampah,” melainkan bagian dari kehidupan kota yang harus dihormati.
Urun rembuk ini juga menyinggung peringatan serius dari kajian para pakar lingkungan: ancaman banjir besar pada 2035 dan 2050.
Bahkan, disebutkan sekitar 80 persen wilayah Banjarmasin terancam “calap” atau tenggelam jika perbaikan ekologi dan tata kelola lingkungan tidak dilakukan secara radikal.
Kekhawatiran itu bukan sekadar angka dalam kajian. Ia adalah bayangan masa depan yang menakutkan—ketika rumah-rumah warga bukan lagi sekadar terendam sesaat, melainkan hidup berdampingan dengan air yang tak kunjung surut.
Forum Masjid Al Furqan juga menyoroti bahwa penanganan banjir sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, termasuk sejauh mana fungsi pengawasan berjalan.
Banjir yang datang berulang setiap tahun dinilai menjadi tanda bahwa pengawasan dan penertiban belum maksimal. Kondisi ini memperparah situasi karena sungai dan drainase semakin kehilangan fungsinya, sementara sampah dan penyempitan aliran air terus terjadi.
Deklarasi tersebut mendorong agar ada langkah tegas serta perubahan menyeluruh dalam tata kelola ekologi kota.
{}Rumah Panggung}}
Salah satu solusi yang dianggap nyata dan terbukti adalah penerapan sistem rumah panggung, yang dinilai lebih aman menghadapi ancaman banjir.
Forum tersebut mendorong penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung secara konsekuen, bukan hanya sebatas aturan di atas kertas.
Selain itu, ada pula desakan penertiban bangunan dan jembatan di sepanjang Jalan A Yani serta kawasan lain yang dinilai mematikan fungsi sungai. Penataan ruang kota kembali ditegaskan sebagai langkah yang tak bisa ditunda bila pemerintah benar-benar ingin menjawab keresahan warga.
Dalam deklarasi itu, muncul pula gagasan agar lembaga seperti Pemangku Sungai digerakkan dan diaktifkan untuk mengawal fungsi sungai tetap berjalan baik.
Masyarakat tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri, perlu ada sistem sosial yang ikut menjaga.
Edukasi menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian penting. Bahkan, petugas jaga malam di lingkungan tempat tinggal disebut bisa diberdayakan untuk turut memantau kondisi sampah, melaporkan gangguan lingkungan, dan menjadi mata serta telinga warga dalam menjaga kampungnya.
Salah satu poin penting dalam deklarasi ini adalah tuntutan agar Pemerintah Kota melakukan kajian ilmiah yang mendalam tentang akar persoalan banjir, sekaligus segera membuat solusi konkret yang bisa menjawab keresahan warga.
Sebab, selama ini korban banjir bukan sekadar statistik. Mereka adalah keluarga yang harus mengangkat barang di tengah malam, anak-anak yang kehilangan waktu belajar, pedagang kecil yang dagangannya rusak, dan warga yang tiap musim hujan hidup dengan rasa waswas.
Dialog tersebut mengundang sejumlah tokoh agama dan cendekiawan Kalimantan Selatan untuk menyumbangkan pemikiran demi kemaslahatan umat dan daerah.
Di antara para tokok tersebut,
Prof Dr H Akhmad Fauzi Aseri, Prof Dr H Ridhahani Fidzi, Prof Dr H Sukarni, Dr H Abdul Halim Shahab, Dr Muhamad Pazri, Noorhalis Majid, Ir H Sukhrowardi, serta tokoh-tokoh lainnya.
Kegiatan ini juga dirancang dalam suasana penuh keikhlasan, sejalan dengan pelaksanaan puasa sunnah Senin–Kamis sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadhan.
Masjid Al Furqan melalui deklarasi ini menegaskan bahwa merawat lingkungan bukan sekadar urusan pemerintah, melainkan panggilan iman dan tanggung jawab bersama.
Banjir tidak akan selesai hanya dengan wacana, namun juga tidak akan selesai jika masyarakat hanya menunggu. Di tempat suci yang biasanya menjadi ruang doa, kini lahir satu ikhtiar: menyatukan hati, pikiran, dan langkah agar Banjarmasin tidak terus-menerus menjadi kota yang setiap tahun “bersahabat” dengan banjir.
Sebab, bila alam sudah bicara lewat bencana, maka manusia tak punya pilihan selain mendengar—dan berbenah, sebelum semuanya terlambat.(nau/KPO-1)
