BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Direktur Kependudukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Dr Muhammad Cholifihani menegaskan bahwa persoalan banjir di Kota Banjarmasin bukanlah hal yang mudah untuk ditangani.
Kompleksitas penyebab banjir membuat penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi.
Penegasan tersebut disampaikan Dr Cholifihani saat meninjau langsung sejumlah lokasi rawan banjir rob di Kota Banjarmasin, salah satunya di Komplek PWI Sungai Andai, kawasan permukiman yang kerap terdampak genangan akibat pasang air laut.
Menurutnya, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, banjir di Banjarmasin dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.
“Ketika kami amati secara tatap muka ke lokasi tadi, pengaruhnya bisa dari dua hal, yaitu air rob yang naik atau hujan dari atas. Bisa saja dari atas itu, di samping hujan, juga dipengaruhi oleh alih fungsi lahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Banjarmasin yang berada di wilayah dataran rendah dengan karakter sungai dan rawa menjadikan kota ini sangat rentan terhadap perubahan muka air.
Selain pasang surut air laut, kiriman air dari wilayah hulu turut memperbesar risiko genangan, terutama ketika sistem tata air dan drainase tidak mampu menampung debit air yang meningkat.
“Banjir di Banjarmasin ini bukan hal yang mudah. Faktor-faktor penyebabnya saling berkaitan, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara sederhana,” tegasnya.
Meski demikian, Dr Cholifihani memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Bappenas bersama Bappeda Kota Banjarmasin akan melakukan pemetaan masalah secara komprehensif untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan banjir rob di masa mendatang.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar solusi yang dirumuskan tidak bersifat sementara, tetapi mampu menjawab persoalan banjir secara berkelanjutan, termasuk dalam konteks adaptasi perubahan iklim dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Bappenas dalam menghimpun data faktual di lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penataan kota, khususnya di wilayah pesisir dan daerah rawan banjir di Kalsel. (sfr/KPO-4)
