BANJARMASIN, Kalimantanpost.com –
Perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) terus bergerak dalam tren yang positif. Hingga Desember 2025, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$1.105,11 juta. Capaian tersebut mengalami kenaikan 4,72 persen (year-on-year) dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan
nilai ekspor Desember yang tercatat US$1.229,17 juta dan impor sebesar US$124,06 juta.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Catur Ariyanto Widodo di acara Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi sampai 31 Desember 2025 yang berlangsung Aula Barito Lantai 8 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kamis (22/1/2026).
Catur didampingi Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Syamsinar, Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan Dwijo Muryono dan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Tetik Fajar Ruwandari.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel menambahkan, dari sisi harga, inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat 3,66 persen (year-onyear) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,06, lebih tinggi dibandingkan inflasi
nasional yang mencapai 2,92 persen.
“Secara bulanan, inflasi Kalsel mencapai 0,76 persen (monthto-month), juga melampaui inflasi nasional sebesar 0,64 persen,” ungkapnya.
Tekanan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya emas
perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, bawang merah dan cabai merah.
“Namun demikian, laju inflasi
relatif tertahan oleh kontribusi deflasi dari komoditas seperti tarif parkir, tomat, ikan gabus, bawang putih, dan bayam,” kata Catur.
Dia juga menjelaskan, secara makro, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan III 2025 tetap
solid dengan pertumbuhan 5,19 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04 persen.
Sementara itu, kinerja Belanja APBN di Kalsel hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,34triliun (96,39 persen dari pagu Rp41,84 triliun). Realisasi tersebut terbagi kepada dua kran penyaluran.
“Pertama, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,2 triliun atau 90,51 persen dari pagu sebesar Rp11,27 triliun. Kedua, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun atau 98,56 persen dari pagu sebesar Rp30,57 triliun. Dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 73,06 persen,” ucap Catur.
Sedangkan dari sisi penerimaan, lanjut dia, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp16,11 triliun atau 73,28 persen dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun. Dimana terdapat penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan 51,7 persen (yoy).
Selanjutnya, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencatatkan surplus
anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp44,11 triliun (105,14% dari target). Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,04 persen (yoy). Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp41,42 triliun atau mencapai 81,4 persen dari pagu Rp50,89 triliun.
Dikesempatan itu, Catur juga mengungkapkan menutup tahun anggaran 2025, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalsel mencatatkan capaian yang sangat optimal. Hingga 31 Desember 2025, total realisasi TKD tercatat mencapai Rp30,13 triliun atau 98,56 persen dari total pagu sebesar Rp30,57 triliun.
“Secara umum terjadi banyak dinamika penyaluran di tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi melalui
pencadangan TKD, adanya penyaluran Kurang Bayar DBH, penghentian penyaluran Dana Desa NonEarmark, hingga pemberian Insentif Fiskal atas kinerja unggul Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Berdasarkan data kinerja penyaluran TKD kepada 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 99,42 persen.
Di sisi lain, Kabupaten Balangan mencatat realisasi terendah sebesar 96,91 persen. Penyaluran TKD di
Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 didominasi oleh dua instrumen utama, yaitu Dana
Bagi Hasil (DBH) sebesar 56,62 persen dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 28,34 persen.
Ada pun rincian Penyaluran TKD di Kalsel sampai dengan bulan Desember 2025 berdasarkan jenisnya:
- Dana Bagi Hasil (DBH): Terealisasi sebesar Rp17,06 triliun (98,75%). Penyaluran didominasi
oleh DBH SDA Minerba (Royalti) senilai Rp14,83 triliun. - Dana Alokasi Umum (DAU): Tersalurkan sebesar Rp8,54 triliun (99,53%). Skema Block Grant
mendominasi penyaluran dengan nilai Rp7,24 triliun. - DAK Fisik: Realisasi mencapai Rp403,40 miliar (95,75%). Bidang Kesehatan dan KB mencatat
nominal tertinggi sebesar Rp280,33 miliar. - DAK Non Fisik: Terealisasi sebesar Rp2,57 triliun (97,91%). Porsi terbesar digunakan untuk
Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp1,45 triliun. - Dana Desa: Tersalurkan sebesar Rp1,37 triliun (92,51%). Dana Desa tahap 1 telah salur 100%
pada 1.871 Desa. Untuk penyaluran tahap 2 earmark tersalur pada 1.870 Desa, sedangkan non earmark akibat adanya kebijakan penghentian penyaluran hanya tersalur pada 1.154 Desa. - Insentif Fiskal: Mencapai realisasi 100% sebesar Rp182,28 miliar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima tambahan Rp5,67 miliar atas prestasi dalam penurunan stunting.
Menurut Catur, besarnya porsi TKD tahun 2025 terhadap Pendapatan pada APBD menjadi landasan penting bagi stabilitas ekonomi Kalimantan Selatan.
Memasuki tahun anggaran 2026, Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat pendampingan dan pemantauan agar
pemanfaatan dana TKD semakin tepat sasaran, akuntabel, dan mampu mendorong kemajuan
ekonomi daerah yang lebih inklusif. (ful/KPO-3)
