Banjarmasin, KP – Optimalisasi dana transfer pusat menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Untuk memastikan anggaran yang bersumber dari APBN terserap maksimal dan tepat sasaran, Gubernur Kalsel, H Muhidin, menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran oleh seluruh pemerintah daerah.
Menurut Muhidin, dana APBN yang disalurkan ke daerah merupakan amanah negara yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran dapat berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan serta melambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Penyerapan anggaran yang tidak optimal akan berpengaruh pada pembangunan dan ekonomi daerah.
Karena itu, seluruh jajaran harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal dana APBN agar tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Muhidin mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan maupun kesalahan penganggaran, seperti kegiatan yang semestinya dibiayai APBN justru dibebankan ke APBD, atau sebaliknya.
“Semua harus selaras, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya,” tegasnya.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Muhidin saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalsel yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (12/2).
Kegiatan dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalsel sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan perangkat daerah sebagai wujud keseriusan mempercepat realisasi anggaran.
Selain itu, turut diserahkan Penghargaan Kinerja Tahun Anggaran 2025 kepada sejumlah pihak sebagai bentuk apresiasi atas capaian pelaksanaan anggaran. (mns/K-2)
