BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Usai meninjau pengerukan Sungai Guring hingga Pekapuran, Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, melanjutkan agenda lapangan dengan meninjau progres pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project di kawasan Pengambangan, Jumat (13/2/2026).
Peninjauan difokuskan pada pendataan serta pengukuran ulang batas wilayah yang berpotensi terdampak proyek. Salah satu titik perhatian adalah keberadaan SDN Pengambangan 9 yang berdiri di atas lahan milik TNI dan beririsan langsung dengan rencana pekerjaan fisik proyek.
Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif agar pembangunan tidak terkendala persoalan administrasi lahan di kemudian hari. Pemerintah kota bersama tim teknis turun langsung ke lapangan untuk memastikan kejelasan batas wilayah dan objek yang terdampak.
Yamin menegaskan, kejelasan batas lahan menjadi hal krusial agar proyek strategis tersebut tidak berhenti di tengah jalan. Pengukuran ulang dilakukan untuk memastikan wilayah mana saja yang masuk dalam area terdampak langsung.
“Kita tidak ingin proyek ini terhambat hanya karena batas lahan tidak jelas, maka hari ini kita pastikan langsung di lapangan,” ujarnya saat peninjauan.
Untuk mempercepat penyelesaian administrasi, Pemkot Banjarmasin menggandeng Badan Pertanahan Nasional serta pihak Tentara Nasional Indonesia sebagai pemilik lahan. Sinergi lintas instansi ini dinilai penting agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan minim potensi konflik sosial.
Program NUFReP sendiri ditargetkan rampung pada 2027 dan menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir terintegrasi di Kota Banjarmasin. Pemerintah kota optimistis, dengan dukungan semua pihak, proyek ini dapat segera memberikan dampak nyata dalam mengurangi risiko genangan di kawasan permukiman warga. (nug/KPO-4)
