WAKIL Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Muhammad Syarifuddin serta Inspektur Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen menghadiri secara langsung Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di Auditorium Bima BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (12/2).
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, serta para gubernur, bupati, dan wali kota di lingkungan Ditjen PKN VI.
Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin usai kegiatan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan entry meeting tersebut dan menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menghadapi proses pemeriksaan.
“Kami menyambut baik entry meeting ini sebagai langkah awal yang sangat penting. Pemeriksaan LKPD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari komitmen kita menjaga integritas dan memastikan pengelolaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sekdaprov menambahkan, Pemprov Kalsel akan segera melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk memastikan kesiapan data dan tindak lanjut rekomendasi dari BPK.
“Capaian opini WTP yang telah diraih selama ini harus terus dijaga dengan kerja kolektif, disiplin administrasi, serta penguatan sistem pengendalian intern.
Kami optimistis, dengan sinergi yang solid, Kalsel dapat kembali mempertahankan opini WTP pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025,” tegasnya.
Pemprov Kalsel telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut dari BPK RI hingga tahun anggaran sebelumnya.
Prestasi ini menjadi indikator kuat konsistensi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dalam sambutannya menyampaikan bahwa entry meeting diharapkan menjadi wahana kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Entry Meeting ini kita harapkan dapat menjadi wahana kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang bermuara pada kemanfaatan menuju kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Acara entry meeting juga diisi dengan dialog antara Anggota VI BPK RI dan Wamendagri bersama para kepala daerah sebagai bentuk penguatan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Diketahui, Entry meeting diikuti oleh 15 gubernur di lingkungan Ditjen PKN VI, yakni Gubernur Kalimnatan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Selain itu, turut hadir tujuh wakil gubernur, yaitu Wakil Gubernur Bali, Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. (adv/K-2)
