BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali jadi perhatian publik setelah muncul informasi penganggaran dua unit kamera mirrorless bernilai ratusan juta rupiah dalam APBD Murni 2026. Nilai yang disebut mencapai Rp132 juta itu langsung memicu perbincangan luas, terutama di media sosial.
Pengadaan kamera tersebut dikabarkan bertujuan menunjang dokumentasi dan produksi konten kegiatan pemerintahan. Namun, rencana belanja ini dinilai kurang sensitif, mengingat Pemkot saat ini sedang mendorong kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Berdasarkan data yang beredar, anggaran pengadaan dua kamera itu dialokasikan melalui Sub Bagian Umum Setdako Banjarmasin dan tercatat dalam sistem pengadaan resmi pemerintah. Nilainya yang terbilang besar membuat publik mempertanyakan urgensi belanja tersebut di tengah kondisi keuangan daerah yang diarahkan pada penghematan.
Sorotan makin menguat karena kebijakan efisiensi sebelumnya berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari pencabutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu hingga pemangkasan anggaran bonus atlet. Dalam konteks ini, belanja kamera mahal dinilai tidak sejalan dengan prioritas kebutuhan dasar.
Menanggapi polemik tersebut, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menegaskan belum mengambil kesimpulan dan akan mengecek langsung kebenaran informasi yang beredar.
Ia menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan jika pengadaan tersebut terbukti benar dan tidak memiliki urgensi yang jelas. Menurutnya, setiap belanja daerah harus selaras dengan semangat efisiensi dan kepentingan masyarakat luas.
“Kalau memang benar ada dan tidak prioritas, tentu akan kita evaluasi dan minta untuk dibatalkan,” tegasnya.
Pemerintah, kata Yamin, saat ini harus fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga.
Isu ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam perencanaan anggaran. Di tengah tuntutan efisiensi, setiap rupiah dari APBD dituntut tepat sasaran, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (nug/KPO-4)
