Amuntai, KP – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerima penghargaan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam
Penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) Tertinggi Tahun Anggaran 2025 dan Pengeloaan Dana Desa.
Untuk penghargaan terbaik satu diterima HSU dalam penyerapan anggaran dan terbaik dua tingkat provinsi Kalsel dalam pengelolaan dana desa.
Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) HSU H. Adi Lesmana mewakili Bupati HSU H. Sahrujani di Banjarmasin, Kamis (12/2/2026).
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Kalsel kepada kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sekda HSU hadir didampingi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten HSU Muchtar Kusumaatmaja, S.E., Ak.,
M.E., serta Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten HSU Amita Susana, S.IP., M.AP.
Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Kalsel H. Muhidin yang mengungkaapkan dalam sambutannya, bahwa penilaian kinerja penyerapan
TKD dan pengelolaan dana desa merupakan indikator penting dalam melihat keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan,
meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur menegaskan bahwa penyerapan anggaran yang optimal dan pengelolaan dana desa yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan terus melakukan inovasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Sekda HSU menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalsel atas penghargaan yang diberikan ini.
“capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, mulai dari perangkat daerah,
kecamatan, hingga pemerintah desa, yang secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan,” ungkap Sekda. (nov/K-6)
