BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Suasana ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (25/03/2026), terasa lebih dari sekadar agenda rutin. Rapat Paripurna Tingkat I dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarmasin akhir tahun anggaran 2025 menjadi panggung evaluasi sekaligus penegasan arah pembangunan kota ke depan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi jajaran wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya dan Muhammad Isnaini, serta dihadiri Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR bersama seluruh kepala SKPD.
Dalam penyampaiannya, Yamin memaparkan berbagai capaian pembangunan yang dinilai tetap bergerak positif, meski dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama pada sektor infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan penguatan identitas kota berbasis sungai. Tema pembangunan yang diusung pun masih berfokus pada penguatan sarana prasarana sebagai fondasi utama perekonomian dan budaya Banjar.
Dari sisi demografi, jumlah penduduk Banjarmasin hingga akhir 2025 tercatat lebih dari 683 ribu jiwa, dengan pertumbuhan yang relatif terkendali dalam lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan stabilitas, meski di sisi lain tetap menuntut kesiapan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang merata.
Beberapa indikator makro juga menunjukkan tren yang cukup menjanjikan. Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan, meski tidak signifikan. Pertumbuhan ekonomi juga bergerak tipis ke arah positif. Di saat yang sama, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran berhasil ditekan, walau masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap selesai.
Di sektor ekonomi, peningkatan PDRB per kapita menjadi salah satu catatan penting. Kenaikan ini memberi gambaran bahwa daya beli masyarakat ikut terdorong. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perbaikan dengan turunnya rasio gini, menandakan distribusi ekonomi yang mulai lebih merata.
Namun, tidak semua berjalan mulus. Dari sisi anggaran, terjadi penyesuaian pada pendapatan daerah yang mengalami penurunan, sementara pembiayaan justru melonjak cukup tajam. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri, karena berkaitan langsung dengan efektivitas pengelolaan fiskal daerah.
Yamin secara terbuka menyebut, capaian yang diraih bukan semata hasil kerja pemerintah kota, tetapi buah dari kolaborasi dengan DPRD serta berbagai pihak. Meski begitu, ia tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih mengemuka, mulai dari pengelolaan sampah hingga penguatan sektor lingkungan dan pelayanan dasar seperti pendidikan serta kesehatan.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan, tapi cermin, dari sini kita bisa lihat apa yang sudah berjalan dan apa yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjadikan laporan ini sebagai bahan evaluasi konkret, bukan hanya dokumen administratif.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi dan sinergi antar SKPD yang dinilai masih perlu diperkuat. Menurutnya, tanpa koordinasi yang solid, berbagai program yang sudah dirancang tidak akan berjalan maksimal di lapangan.
Menutup rangkaian kegiatan, suasana rapat yang formal mencair dalam momentum halal bihalal antara jajaran pemerintah kota dan DPRD. Namun di balik kehangatan itu, pesan yang disampaikan cukup jelas, tahun 2026 bukan waktu untuk mengulang pola lama, melainkan momen untuk mempercepat kerja dan memastikan Banjarmasin benar-benar bergerak maju. (nug/KPO-4)
