RANTAU, Kalimantanpost.com — Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar Pra Musrenbang Tematik Stunting tingkat kabupaten 2026, Kamis (26/3/2026), di Aula Bappelitbang Tapin.
Kegiatan digelar sebagai langkah awal merumuskan kebijakan percepatan penurunan stunting berbasis kolaborasi lintas sektor.
Bupati Tapin, H Yamani menegaskan, forum ini menjadi bagian penting dalam siklus aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting.
Fokusnya menghimpun masukan terkait persoalan di lapangan, cakupan layanan, serta kebutuhan anggaran dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Forum ini mengevaluasi analisis situasi, penandaan anggaran 2026, serta usulan rencana kegiatan 2027. Semua masukan menjadi dasar perbaikan program ke depan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dalam empat tahun terakhir prevalensi stunting di Tapin menunjukkan penurunan signifikan. Dari 33,5 persen pada 2021, angka tersebut turun menjadi 13,2 persen pada 2024, melampaui target nasional.
Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas intervensi, termasuk disiplin pelaporan aksi konvergensi setiap triwulan.
“Laporan kinerja menjadi bukti nyata keberhasilan program, sekaligus memastikan layanan gizi spesifik dan sensitif tepat sasaran,” tegasnya.
Bupati juga menargetkan dalam lima tahun ke depan angka stunting di Tapin dapat ditekan hingga mendekati nol persen, seiring penguatan intervensi pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, remaja putri, hingga calon pengantin.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Haris Prayoga menjelaskan, pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting, serta regulasi Kementerian Dalam Negeri terkait integrasi aksi konvergensi dalam perencanaan daerah.
“Hasil forum ini akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama sebagai dasar pelaksanaan program 2026 dan perencanaan 2027, sekaligus menjadi bahan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pra musrenbang ini bertujuan menyerap masukan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program gizi spesifik dan sensitif di Tapin.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap intervensi penurunan stunting semakin terarah, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, Ketua TP PKK Tapin Hj Faridah Yamani, Sekretaris Daerah Tapin Unda Absori, Staf Khusus Bupati, Tenaga Ahli Bupati, serta Kepala SOPD Lingkup Tapin.(abd/KPO-4)
