Banjarmasin, KP – Belum genap sehari menjabat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar langsung bergerak cepat. Usai dilantik pada Rabu (25/03/2026) sore, ia tanpa jeda langsung mengikuti rapat bersama Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR di Rumah Dinas Wali Kota pada malam harinya.
Langkah cepat ini bukan tanpa alasan. Persoalan sampah yang masih membayangi Kota Banjarmasin membuat posisi Kepala DLH menjadi salah satu titik krusial dalam arah kebijakan pemerintah kota saat ini.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala DLH Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, bersama jajaran DLH Kota Banjarmasin. Pertemuan ini secara khusus membahas langkah konkret dan strategi jangka pendek hingga menengah dalam pengelolaan sampah.
Ichrom mengungkapkan, dirinya memang sengaja menginisiasi pertemuan tersebut sebagai langkah awal menyatukan arah kerja sekaligus menyerap arahan langsung dari pimpinan daerah dan pihak provinsi.
“Saya meminta waktu kepada Bapak Wali Kota untuk mengumpulkan seluruh jajaran DLH, supaya kita bisa mendengar langsung arahan, baik dari beliau maupun dari provinsi,” ujarnya.
Dalam rapat itu, sejumlah program strategis langsung dibahas, mulai dari penerapan underground refuse system, penguatan pemilahan sampah dari sumber, hingga optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dan fasilitas pendukung lainnya.
Tak hanya itu, pembahasan juga menyentuh penguatan sarana seperti rumah pilah, rumah kompos, hingga rencana optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih yang selama ini masih menyisakan potensi untuk dimanfaatkan lebih maksimal.
“Ke depan, kami akan mengajukan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk memanfaatkan lahan yang ada di TPA Basirih, bukan untuk membuang sampah, tapi untuk pemilahan, pencacahan, dan pengolahan melalui rumah kompos,” jelas Ichrom.
Untuk penanganan residu, DLH Kota Banjarmasin sementara masih akan mengarahkan ke Pusat Daur Ulang (PDU). Di sisi lain, penguatan edukasi masyarakat juga menjadi fokus, salah satunya dengan mengaktifkan kembali sekitar 1.500 agen 3R yang tersebar di seluruh kota.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong perubahan pola masyarakat agar mulai memilah sampah dari rumah, khususnya sampah organik yang bisa dikelola secara mandiri. Sementara itu, sampah anorganik tetap akan ditangani melalui sistem TPS dan fasilitas pengolahan yang ada.
Rapat perdana ini jadi sinyal jelas bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin tidak ingin berlama-lama dalam tahap adaptasi. Di bawah arahan Wali Kota H. Muhammad Yamin HR, penanganan sampah kini didorong lebih cepat, lebih terarah, dan tidak lagi setengah-setengah. (nug/K-5)
