Banjarbaru, KP – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel) menilai masih ada sejumlah tantangan dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMK, terutama terkait sikap dan budaya kerja yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Masukan dari pihak industri menunjukkan bahwa aspek seperti kedisiplinan dan etos kerja masih perlu diperkuat.
Menanggapi hal tersebut, Disdikbud Kalsel menyiapkan berbagai langkah strategis untuk tahun 2026.
Salah satunya adalah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna memberikan pembekalan kepada siswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Program peningkatan kapasitas ini direncanakan mulai berjalan pada triwulan kedua 2026.
Selain itu, penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (Dudika) juga menjadi perhatian utama.
Selama ini, pola kemitraan yang ada dinilai belum optimal dalam mendorong penyerapan lulusan.
“Kami mencoba memperbaiki pola kerja sama dengan Dudika.
Selama ini kami melihat dari sisi bargaining masih belum optimal untuk mendorong keberkerjaan lulusan,” jelas Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kalsel, Firna Arsika.
Untuk memperbaikinya, Disdikbud menggandeng Biro Pemerintahan Otonomi Daerah (Otda) guna memfasilitasi penyusunan kerja sama yang lebih kuat dan saling menguntungkan.
Upaya lainnya dilakukan melalui kolaborasi dengan Bappeda Kalsel dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial Perusahaan (TJLSP).
Regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang mendorong keterlibatan perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan, khususnya SMK.
“Perda TJLSP nantinya menjadi jembatan bagi kami untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan, termasuk dalam mendorong peningkatan kualitas dan peluang kerja bagi lulusan SMK,” katanya.
Di sisi lain, Disdikbud Kalsel juga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi lulusan, termasuk ke luar negeri. Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kalsel, Firna Arsika, menyampaikan bahwa pihaknya tengah memfasilitasi seluruh SMK, baik negeri maupun swasta, untuk mengikuti program penempatan kerja luar negeri yang diinisiasi pemerintah pusat.
Untuk mendukung program tersebut, sekolah-sekolah telah diminta menyampaikan usulan melalui sistem Takola. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses lulusan terhadap pasar kerja global sekaligus meningkatkan daya saing mereka.
“Untuk tahun 2026, kami mendukung program pusat terkait keberkerjaan di luar negeri. Seluruh SMK sudah kami fasilitasi untuk menyampaikan usulan melalui Takola,” ujarnya. (mns/K-2)
