Oleh : Revina
Aktivis Muslimah
Zionis kembali melancarkan serangan udara di Gaza yang menewaskan seorang paramedis. Menurut laporan Detik.com, tenaga medis yang sedang bertugas di Jalur Gaza tewas akibat serangan di wilayah Khan Younis, bagian selatan Gaza, pada Rabu (4/2/26). Selain itu, serangan udara lain menghancurkan bangunan dan menewaskan ratusan orang.
Dari ANTARA disebutkan bahwa kekacauan juga terjadi di Lebanon, khususnya di Kota Beirut, akibat serangan Israel yang berulang kali dengan dalih menghancurkan fasilitas Hizbullah. Serangan pada Kamis (12/3/26) itu tidak menewaskan korban jiwa, tetapi merusak gedung dan fasilitas umum. Zionis juga telah menutup kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang masih berlanjut hingga kini. Jamaah Muslim Palestina dicegah masuk untuk beribadah di situs suci tersebut. Rezim Zionis yang didukung Amerika Serikat mengklaim penutupan itu dilakukan karena alasan keamanan, terkait perang AS–Israel terhadap Iran. Akibat penutupan yang terjadi di bulan suci Ramadan, salat tarawih dan i’tikaf tidak dapat dilaksanakan di dalam masjid; ini adalah kali pertama hal ini terjadi sejak pendudukan Yerusalem pada 1967.
Penindasan terhadap umat Muslim akan terus berlangsung selama tidak ada satu “perisai” yang melindungi mereka, yaitu Khilafah Islamiyyah. Ini adalah sistem pemerintahan yang akan menyatukan umat Islam (ummah) di bawah satu kepemimpinan. Dengan satu pemimpin (khalifah), umat memiliki kekuatan terpusat untuk melindungi kepentingan mereka dari agresi dari luar.
Di dalam khilafah, tidak ada negara-negara kecil yang terpisah, melainkan satu entitas besar yang sulit dijajah atau diintimidasi satu per satu. Khilafah juga merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang mampu menegakkan hukum Islam secara menyeluruh. Sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada 1924, “perisai” tersebut hilang, sehingga dunia Islam terpecah belah, mudah dijajah, dan menjadi lemah.
Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Amerika Serikat tidak dianggap sebagai jalan perdamaian, melainkan sebagai alat hegemoni Barat untuk memenuhi kepentingan mereka. Di dalamnya tampak misi perampasan tanah Palestina secara sistematis. Struktur BoP didominasi kepentingan Amerika Serikat, dengan mayoritas anggota pendiri dari AS dan Donald Trump sebagai ketua seumur hidup yang memiliki hak veto penuh. Mekanisme pendanaan “pay-to-play” semakin memperkuat kesan elitis, sementara tidak ada representasi Palestina dalam pengambilan keputusan, sehingga bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri.
Beberapa agenda, seperti pelucutan Hamas dan model “otonomi terkelola”, hanya memberi tanggung jawab administratif tanpa kedaulatan yang nyata. Di lapangan, kondisi ini justru memperkuat Israel dalam mempercepat ekspansi dan pencaplokan tanah di Tepi Barat. Bahkan pejabat Israel mengakui langkah ini sebagai arah menuju kedaulatan de facto. Dengan demikian, BoP berisiko menjadi alat legitimasi perampasan tanah Palestina, bukan solusi perdamaian.
Zionis Yahudi di tanah Palestina sejatinya sebagai entitas kolonial yang ditancapkan sebagai jembatan kekuatan imperialis Barat di jantung dunia Islam. Dari sudut pandang sejarah dan politik internasional, zionisme di Palestina merupakan bentuk kolonialisme pemukim. Banyak sejarawan, termasuk Ilan Pappé, menyebut bahwa proyek ini memiliki ciri kolonial: dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour, upaya membangun negara di wilayah yang sudah berpenduduk, serta pengusiran besar-besaran warga Palestina pada Nakba. Dalam kerangka ini, Israel dipandang bukan sekadar entitas biasa, melainkan bagian dari kelanjutan proyek kolonial yang didukung Amerika Serikat.
Sistem kapitalis-sekuler tidak mengenal kebenaran (haq) dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya mengutamakan kekuatan dan kepentingan. Negara besar seperti Amerika Serikat memiliki pengaruh lebih besar dalam lembaga global, perdagangan, dan konflik internasional. Karena itu, banyak keputusan dunia mencerminkan kepentingan geopolitik dan ekonomi, bukan keadilan moral murni.
Alhasil, satu-satunya sistem pemerintahan yang mampu membebaskan Palestina dan negeri-negeri lain dari penjajahan adalah sistem Islam, yaitu Khilafah Islamiyyah. Kewajiban umat Muslim adalah bersatu dalam satu negara dan menerapkan syariat Islam (perintah Allah) secara menyeluruh. Tanpa persatuan politik di bawah satu kepemimpinan (khilafah), umat Islam akan terus lemah, terpecah, dan tidak mampu menghadapi musuh bersama. Negara-negara Muslim saat ini terbagi menjadi puluhan negara-bangsa warisan kolonial yang sengaja diciptakan untuk memecah belah dan melemahkan kekuatan Islam.
Khilafah juga satu-satunya sistem yang mampu melaksanakan dan memimpin jihad fii sabilillah untuk mengusir penjajah Zionis dari tanah Palestina, membebaskan Masjid Al-Aqsa, dan menghilangkan segala pengaruh penjajah asing dari tanah kaum Muslimin. Khilafah akan menolak segala perjanjian yang mengakui entitas Zionis. Umat Islam pun harus segera sadar dan diharapkan kembali bersatu dan berjuang untuk mengembalikan Khilafah sebagai perisai yang melindungi seluruh umat dari penjajahan dan penindasan.
