BANJARBARU, KP – Permasalahan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah sampai di tingkat kementerian. Apalagi, melihat hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) hanya sedikit yang lolos.
Yang secara otomatis akan berimbas pada pengisian jabatan atau formasi.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Perkasa Alam, Senin (12/11), hasil SKD tersebut kemungkinan besar akan dievaluasi.
Apalagi, tambahnya, berdasarkan informasi yang didengar pihaknya saat melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), setiap formasi jabatan harus terisi alias tidak boleh ada yang kosong.
Melihat fakta yang ada banyaknya peserta yang tidak lulus, maka besar kemungkinan banyak formasi jabatan yang akan kosong.
“Minggu lalu kami ke Kemenpan keterangan mereka jalan keluar diserahkan ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Yang jelas keterangan mereka semua formasi harus terisi. Jadi pelamar jangan khawatir, bagaimana nanti formula evaluasinya tim panselnas yang memutuskan,’’ bebernya.
Disinggung apakah pemprov ada bersyurat ke pemerintah pusat untuk meminta evaluasi, menurut Perkasa tidak perlu disampaikan lagi.
Sebab, lanjutnya, hasil seleksi justru diketahui oleh panselnas. Karena mereka yang menjadi pelaksana tes.
“Tapi menurut saya kemungkinan akan ada evaluasi. Jika tetap memaksanakan berdasarkan passing grade maka hasilnya tidak maksimal, dan biaya ratusan miliar yang dikeluarkan tidak ada manfaatnya,’’ bebernya.
Terkait adanya informasi penambahan 10 poin tes bagi putera daerah, Perkasa menyebut hal itu tidak ada aturannya.
Untuk itu, Perkasa menyebut para pelamar tidak perlu menerima informasi selain yang dirilis BKN dan Kemenpan.
“Sampai saat ini tidak ada kebijakan seperti itu. Dan tidak mungkin ada kebijakan yang deskriminasi seperti itu,’’ tegasnya.
Dikatakan Perkasa, sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil seleksi pelamar yang memilih formasi jabatan di Pemprov Kalsel. Sebab, tambahnya, hasil seleksi ada di BKN yang menjadi pelaksana tes.
Namun, ia memperkirakan jumlah pelamar yang lulus sangat sedikit.
Bahkan, katanya, diperkirakan yang lulus hanya 10 persen dari jumlah pelamar, bahkan kurang dari 10 persen.
“Hal ini menjadi permasalahan nasional. Jika hanya 10 persen yang lulus tentu banyak formasi jabatan yang kosong,’’ urainya.(mns/K-2)
