Banjarmasin, KP – Ribuan aksi demo buruh turun ke jalan dengan pengawalan aparat keamanan dan massa ‘ngeluruk’ di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (16/10).
Massa sampaikan penolakan Revisi Undang-Undang (RUU) 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketika itu berhadapan pula dengan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK SH MH serta menandatangani empat poin penolakan yang disuarakan.
Pertama, menolak Revisi Undang-Undang (RUU) 13/2003 tentang Ketenagakerjaan versi Apindo.
Kemudian menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan. Kemudian meminta mencabut PP 78/2015 tentang Pengupahan dan meminta agar buruh dilibatkan dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan.
Semua poin yang disampaikan dinilai bersifat positif serta aspirasi yang ditandatanganinya itu bakal diselaraskan dengan aspirasi dari provinsi lain.
“Selanjutnya, kita diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan,” ucap H Supian HK.
Aksi itu berjalan sangat tertib hingga usai. Namun yang hebohnya saat itu, justru Kapolda Kalsel, Irjen Polisi Yazid Fanani yang memantau di lokasi bersama jajaran, langsung turut joget bersama massa.
Kapolda didampingi Ketua DPRD Kalsel, para direktur jajaran dan Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sumarto, datang menemui massa yang menolak RUU Ketenagakerjaan.
Kehadiran Jenderal bintang dua beserta rombongan disambut baik para massa.
“Hidup polisi!” teriak orator menyambut kedatangan Kapolda Kalsel di tengah-tengah massa.
“Hidup!” teriak massa lainnya membalas. Kapolda kemudian duduk di jalan tempat kerumunan massa.
Dalam kesempatan ini, kapolda mengapresiasi aksi massa yang hingga siang ini berlangsung tertib.
Dia menyebut itu merupakan cara yang benar dalam menyampaikan aspirasi.“Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, dari buruh dan pekerja yang datang.
Saya lihat sangat banyak hari ini tapi kegiatan dilaksanakan sangat tertib.
Saya kira inilah cara-cara penyampaian aspirasi yang benar,” katanya.
Kapolda menyatakan masyarakat dilindungi undang-undang dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Namun dia berharap aspirasi disampaikan dengan tertib dan tidak melanggar aturan.
Karena itu, dia mengapresiasi massa buruh dan pekerja yang tetap tertib dalam aksi demonstrasi hari ini
“Ini dapat dicontoh oleh elemen-elemen masyarakat lainnya baik per orang atau lain sebagainya untuk menyampaikan apsirasinya kepada siapa pun juga. Karena itu memang dilindungi undang-undang,’’ ucapnya lagi.
Kemuidian, ssebelum meninggalkan kerumunan massa yang berdemonstrasi, kapolda juga membalas teriakan. “Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!”. “Hidup!” sahut massa lagi.
Dukung
Sementara pula, Ketua KSPSI Kalsel, H Sadin Sasau mengatakan adanya UU 13/2013 menjadi salah satu hal yang memberatkan.
Dimana para buruh yang bekerja kurang dari lima tahun tak bisa menikmati uang pesangon dari perusahaan. “Harus tujuh tahun kerja baru dapat,” katanya.
Selain itu, dia menolak keras jika iuran BPJS ikut dinaikkan hingga 100 persen.
“Dan jika gaji UMP, terus ditambah anak dua misalnya. Kita bisa dibebani BPJS sampai Rp600 ribuan,” ucapnya.
Buruh juga menuntut janji Presiden Jokowi soal investasi. Sadin Sasau menirukan perkataan Jokowi saat berkampanye akan memangkas perizinan yang lambat, berbelit-belit apa lagi ada pungli.
Aksi dukungan pada Polri dan TNI oleh KSPSI dan KSBSI Kalsel ini ditutup dengan ikrar untuk menjaga perdamaian.
Saat itu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dukung TNI-Polri amankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Termasuk mengecam soal insiden penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Wiranto.
“Kami dari KSPSI dan KSBSI Kalsel juga mendukung Polri dan TNI untuk tetap konsisten menjaga keamanan,” teriak massa.
Bahkan semua dnegan bukti deklarasi dukungan tersebut disampaikan dalam orasi disaksikan kapolda dan Ketua DPRD Kalsel.
“Kita berharap kasus penusukan dan tindakan brutal itu segera diusut tuntas.
Jika ada dalangnya tangkap, karena sudah menyerang pejabat negara,” kata H Sadin Sasau dan Ketua DPW KSBSI Kalsel, Misdi.
Menurutnya, selain mendukung apa yang telah dilakukan Polri dan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban, para buruh dan pekerja se Kalsel juga sepakat untuk bersama-sama mengamankan.
“KSPSI dan KSBSI Kalsel juga tetap bekerja sama dengan pihak keamanan,” tandasnya lagi.
Polda Kalsel bersama Korem 101/Antasari dibantu seluruh elemen masyarakat untuk tetap konsisten menjaga keamanan dan perdamaian.
Terlebih dengan maraknya isu propaganda menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2019.
“Karena kita ada untuk menjaga NKRI dan Pancasila,” tambah Sadin Sasau.
Dan kapolda sendiri menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dari KSPSI dan KSBSI Kalsel pada Polri.
Dukungan ini, kata Kapolda, akan dilaporkan ke jajaran Polri yang ada di atas.
“Kita juga berharap kejadian ini (penusukan pejabat tinggi, red) tidak terulang.
Semoga kedepan kita dapat bekerja sama dalam berbagai kegiatan,” ujar kapolda.
Sisi lain juga menghimbau, jika menemukan halyang mungkin menyimpang dari kaidah Pancasila mohon berkoordinasi dengan Polri. Dalam hal ini Polda Kalsel dan Polres Jajaran.
Sehingga, polisi bisa menjamin wilayah Kalsel menjadi wilayah yang aman.
“Semoga agenda konstitusi nasional dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dapat berjalan aman dan lancar,” ucap kapolda. (K-2)
