Banjarmasin, KP – Gabungan massa dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat ‘ngeluruk’ ke DPRD Kalsel, Kamis (23/1/2020).
Berbagai persoalan yang belum tersampaikan pada aksi sebelumnya, kini disalurkan.
Baik disampaikan aspirasi pihak Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, dengan Ketuanya Husaini, DPD Pemuda Islam Kalsel, HM Hasan, Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (FORPEBAN) Kalsel Din Jaya.
“Dari pada pemborosan keuangan, lebih baik dana yang rencana ke luar negeri itu digunakan untuk pembangunan madrasah dan sekolah yang ada di Kalsel,” teriak massa
Massa diterima Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, didampingi Sekretaris Komisi I H Suripno Sumas, yang berdialog dengan sekitar 50 orang dan berlangsung kondusif.
Ditanggapinya, baik terkait wacana keberangkatan kunjungan kerja ke luar negeri dan keluhan masyarakat atas pemadaman listrik PLN beberapa waktu lalu.
Semua dalam pengawalan, pengamanan dari jajaran Polresta Banjarmasin, dipimpin Kapolresta Kombes Pol Sumarto Msi, yang menyiagakan 101 personil.
“Khusus kunjungan kerja ke luar negeri yang diagendakan pada Februari ini tidak dilaksanakan, karena urgensi dan tugas penting lainnya,” tambah H Supian H.
Teknis kunjungan kerja ke luar negeri memperhatikan azas manfaat dan peraturan yang berlaku serta keberangkatan sendiri tidak sekaligus keseluruhan anggota DPRD agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD itu sendiri.
Lainnya menanggapi aspirasi terkait pemadaman lampu listrik beberapa waktu, mengharapkan masyarakat untuk melihat hal positif atas penanganan yang cepat oleh pihak PLN.
“Terkait PLN ini merupakan masalah alam, akan tetapi kami mengapresiasi pihak PLN yang cepat tanggap dalam penangangan masalah teknis ini,” katanya.
Senada diungkapkan, Suripno Sumas, semua sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk peningkatan kinerja sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah dari rakyat itu sendiri.
“Berharap menjembatani agar memanggil kepala dinas Pertambangan Kalsel (ESDM) untuk mempertemukan kami dengan beliau, karena ada yang kami masukan informasi kepada beliau,” katanya.
Lainnya diminta perhatian menelisik kasus pembangunan proyek Bandara Samsudin Noor, karena fasilitas yang rusak seperti plafon.
Hingga soal di RSUD Kotabaru, RSUD Pelaihari, karena diindikasi adanya penyelewangan. (lyn/yul/K-4)
