Wagub Kalsel – H Rudy Resnawan berkenan meyerahkan tropy juara kepada para kafilah MTQ XXXI Tingkat provinsi Kalsel 2018 di kabupaten Tabalong yang meraih prestasi. (KP/Ist)
Paringin, KP – Lima program pembangunan yang dapat membantu dalam kebijakan otonomi daerah. Kelima program tersebut dapat membantu meningkatkan tumbuhnya otonomi daerah. Sehingga menjadi stimulus dinamika politik yang diharapkan akan mendorong lahirnya prakarsa, keadilan serta tata pemerintahan yang efektif dan efisien di daerah.
Kelima program tersebut adalah, kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab di setiap tingkat pemerintahan, lalu kebersamaan serta sinergi positif di antara semua stakeholder, kemudian kontribusi dan dukungan masyarakat. Dan integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan pelaku pembangunan.
”Serta yang paling utama adalah lingkungan yang kondusif. Sebab lingkungan yang nyaman, akan membantu dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Balangan H Ansharuddin, belum lama tadi.
Menurut bupati, Pemerintah daerah menjadi ujung tombak pembangunan nasional, yakni untuk dapat melayani rakyat secara lebih baik, lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah.
”Kalau pelayanan sudah berjalan dengan baik, tentu masyarakat akan menilai pemerintahan sudah berjalan dengan baik juga,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pembenahan birokrasi dan peningkatan kapasitas serta kompetensi aparatur pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat. Serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.
Sementara, untuk implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan untuk memperkuat format negara kesatuan republik indonesia, bukan dalam format negara federal. Dari situ, diharapkan munculnya kemandirian, tumbuhnya modal sosial dan partisipasi masyarakat, serta tata hubungan antara pusat dan daerah yang lebih proporsional, harmonis dan produktif, pungkas bupati. (rel/K-6)
