Paringin, KP – Kembali Pemerintah Kabupaten Balangan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tepatnya yang keenam kalinya.
Atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dari tahun 2013-2018, Kabupaten Balangan menerima Plakat dan Piagam Penghargaan WTP dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI.
Plakat dan piagam diserahkan langsung oleh Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel Usdek Rahyono dan Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor kepada Bupati Balangan H Anshruddin, di Gedung Ideham Chalid, Setda Prov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (10/10) yang lalu, pada acara Rapat Koordinasi seluruh Kepala Daerah Se-Kalsel.
Menurut Ansharuddin, predikat yang sudah 6 kali didapatkan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,
“WTP telah kita raih enam kali berturut turut, ini syukur yang luar biasa untuk kita semua. Dan, intinya adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan kerterbukaan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Bupati menjelaskan kinerja yang telah berhasil dicapai Pemkab Balangan akan dipertahankan dan ditingkatkan. Selain itu, terkait kinerja anggaran juga akan terus direncanakan dengan baik dengan mengutamakan nilai tranparansi untuk kepenetingan masyarakat Bumi Sanggam.
“Kita akan pertahankan terus dan goal nya adalah kesejahteraan. Serta masyarakat akan lebih puas dengan sistem administrasi yang kita telah bangun yang clean dan clear sehingga yang dinilai ini merupkaan suatu prestasi,” katanya.
Orang nomor satu di Balangan ini juga mengungkapkan untuk mempertahankan pencapaian WTP ini diperlukan kedisplinan dan penerapan strategi pengaplikasan perencanaan dan penganggaran seperti e-planning dan e-budgeting,
“Displin ini dilakukan terutama untuk adminisitrasi termasuk dalam perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan. Dengan disiplin semua akan tertib dan tetap sasaran,” jelasnya.
Bupati juga menekankan evaluasi akan terus dilakukan terutama untuk manajemen aset.
“Evaluasi tetap dilakukan, dan manajemen aset perlu kita upayakan sebaik mungkin,” tandasnya.
Selain itu, Bupati tidak memungkiri adanya catatan pada opini WTP dari BPK dan catatan akan menjadi koreksi untuk terus bekerja lebih baik lagi. (jun/K-6)
