Pelaihari, KP – Bupati Kabupaten Tanah Laut (Tala) Sukamta mengajak masyarakat Tanah Laut, agar turut serta membantu dan mengawasi dalam menjalankan pemerintahan dengan cara sosialisasikan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut,
(SP4N – LAPOR), Senin (21/10) Halaman Kantor Bupati Tala. “Mari bersama-sama l agar masyarakat kita dapat turut serta membantu dalam menjalankan pemerintahan di kabupaten Tanah Laut menjadi semakin baik ,”kata Bupati Sukamta.
Menurutnya ada 3 komitmen yang di sepakati, yaitu pertama mendukung penuh terhadap pengelolaan SP4N – LAPOR serta melaksanakan sosialisasi SP4N – LAPOR ke masyarakat, kedua menjalankan standart pengelolaan pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan tindak lanjut penyelesaian secara akti dan responsive, dan yang ketiga bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku apabila melanggar komitmen tersebut.
“Dengan SP4N – LAPOR, masyarakat bisa menyampaikan laporam pengaduan terkait layanan maupun aspirasi.
Ada 3 media yang bisa di gunakan, yaitu melalui website lapor.go.id, SMS LAPORKTA (isi pengaduan) kirim ke 1708, dan melalui aplikasi android SP4N LAPOR,”katanya.
Selanjutnya, laporan yang masuk dikelola oleh bidang e-goverment dinas Kominfo kabupaten Tanah Laut untuk diteruskan kepada instansi terkait isi laporan masyarakat.
Semua jenis pengaduan layanan maupun aspirasi masyarakat akan di tampung melalui SP4N LAPOR, kecuali pengaduan terkait KPU dan Bawaslu, kasus kriminal, wewenang perusahaan swasta, sedang dalam proses peradilan, berdasarkan media sosial dan tidak relevan dengan kinerja pemerintahan.
”Apabila ada keluhan pun kami harap agar sesegera mungkin ditanggulangi dan dijadikan pembelajaran kedepannya untuk di lakukan perbaikan ” tutur Sukamta.
Penandatanganan komitmen mensukseskan SP4N – LAPOR sendiri dilakukan secara simbolis oleh seluruh kepala SKPD, disaksikan bupati Tanah Laut, Dandim 1009/Pelaihari, Wakil Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dan Ketua Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan. (rin/K-6)
