BANJARMASIN, KP – Tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemko Banjarmasin masing-masing Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Ketahanan Pangan, Disbudpar, Badan Penanggulangan Bencana, Kecamatan Banjar Selatan, Banjar Barat dan Banjarmasin Timur kinerjanya belum merealisasikan sesuai yang direncanakan atau serapan rendah.
Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi realisasi fisik pembangunan, di aula Kayuh Baimbai, Selasa (22/10), dipimpin Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah bersama SKPD se Kota Banjarmasin.
Dengan fakta yang demikian tentunya menjadikan ketujuh SKPD menjadi bahan evaluasi apa yang menjadi penyebab serapan rendah. Karena itulah petinggi rumah Banjar ini pun langsung memanggil kepala dinas untuk melakukan evaluasi.
“Yang ada ini SKPD belum bisa menghabiskan APBD 2019, bagaimana mau minta lagi untuk 2020. Ini menjadi perhatian kita untuk segera habiskan,’’ ucap Wawali H Hermansyah dengan nada tinggi.
Politisi PDIP Kalsel ini mengaku tak mempermasalahkan, jika SKPD lalai saat mengelola dana. Namun Herman sangat menyesal melihat kinerja yang SKPD yang seperti itu. “APBD perubahan ini masih berjalan, itu yang kita genjot untuk segera menggunakan dana sebaik-baiknya,’’ ungkapnya.
Disinggung banyaknya dana APBD yang tak terserap dengan melihat banyak program kualitas dan pengerjaan insfratruktur masih kurang. Menurutnya, ada beberapa kendala yang menyebabkan serapan SKPD untuk APBD 2019 sangat rendah.
Salah satunya masih ada SKPD yang kurang mengerti dalam pelaporan anggaran. Harusnya ketika menemui hal begitu, SKPD berkoordinasikan kepada walikota, wakil walikota, Sekda dan bagian keuangan.
“Ini karena adanya selisih yang jauh antara pencapaian pengerjaan program. Walau begitu, saya tetap akan mendorong dan mengevaluasi segala rekam jejak program yang terimplementasi,’’ katanya.
Jadi, diharapkan nantinya akhir tahun semuanya dapat terselesaikan. “Namanya SKPD harus menyesuaikan antara anggaran dan pengerjaan, karena mereka sendiri yang merencanakan kegiatan dan pemegang uang,’’ katanya.
Bahkan dengan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang rendah memang secara capaian instansi teknis bagus, namun ketegori bukan menunjukan negatif dari realisasi dan rencana yang dibikin sendiri dari angka penyusunan rencana.
“APBD Perubahan resekejul lagi dan sisa sekitar 3 bulan berapa persen dan masuk kategori capaian tak sesuai rencana dan rekejul diatas atau belum itu yang perlu disikapi SKPD,’’ ujar mantan anggota DPRD Kalsel ini.
Khusus pelaksanaan fisik dan anggaran SKPD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana BOS. Kedua anggaran ini dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah. Salah satunya Dinas Pendidikkan Kota Banjarmasin, yang telah berhasil menunjukkan progres penyerapan APBD sebesar Rp46 miliar hingga 70 persen.
Menurut Kepala Bidang Pembina SD Disdik Kota Banjarmasin Drs H Nuryadi, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan setiap program untuk pencapaian realisasi pembangunan fisik.
Nuryadi juga mengaku optimis akan berhasil menyelesaikan relisasi fisik untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. “Sudah 70 persen berhasil terealisasi, Insy Allah dua bulan kedepan bisa maksimal,’’ terangnya. (vin/K-5)
