Banjarmasin, KP – Pemindahan ibukota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Kutai Kertanegara dan sebagian Penajam Paser Utara tentu akan berdampak bagi Kabupaten Kota se Kalimantan, dampak ini lah yang bakal dibahas oleh asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia (Apeksi) melalui musyawarah komisariat wilayah (Muskomwil) V di Banjarmasin, Selasa 26/11/2019.
Ketua Apeksi Komisariat Wilayah V Kalimantan, H Ibnu Sina mengatakan meskipun jarak terdekat dengan wilayah yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai ibukota negara yang baru yaitu Balikpapan, namun semua kota di Kalimantan tentunya akan tetap mengalami dampak dari pemindahan ibukota tersebut.
“Sebut saja Banjarmasin, meski letaknya tak sedekat dengan Balikpapan, tetapi sebagai bandar perdagangan tertua di negeri ini, tentu Banjarmasin turut terkena dampaknya, kita akan mempersiapkan sejak dini sebagai penyangga dari ibukota baru nantinya,” kata Ibnu Sina yang juga sebagai walikota Banjarmasin disela Muskomwil 5 Apeksi.
Ibnu Sina meyakini secara ekonomi kota kota yang terdampak oleh pemindahan Ibukota Negara yang baru ini, khususnya kota Banjarmasin akan tumbuh meningkat karena bagaimanapun tentu dari segi RPJMN dan RPJMD semuanya akan berubah ketika regulasi tersebut dimulai.
“Banjarmasin ini nantinya akan seperti kota Bandung ketika ibukota Jakarta sudah mulai berpindah ke Kutai dan PPU, apalagi pintu gerbang ekonomi di Kalimantan itu adalah Banjarmasin,” ucapnya.
Ibnu menyebut hal itu dapat dibuktikan dari kondisi bongkar muat barang dagangan di Pelabuhan Trisakti, pelabuhan terbesar di kota Banjarmasin itu menjadi pelabuhan dengan aktifitas terpadat nomer 2 setelah Surabaya.
“Terbukti kan dari Trisakti, kita nomer 2 di Indonesia, hanya kalah dengan Surabaya, artinya pintu masuk ekonomi Kalimantan itu ada di Banjarmasin,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Apeksi Pusat, Airin Rahmy Diani, diwakili oleh Wakil Apeksi bidang ekonomi yang juga menjabat sebagai walikota Balikpapan, Rizal Effendi mengungkapkan dampak pemindahan ibukota tersebut tentunya akan mempengaruhi pembangunan infrstruktur, aspek sosial serta kondisi lingkungan bagi wilayah yang berbatasan langsung dengan lokasi ibukota baru.
“Kami harapkan nantinya ibukota baru akan tumbuh dengan pesat bersinergi dan mampu berkolaborasi dengan kota kota yang dekat dengan kawasan ini,” ungkapnya.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor yang diwakili oleh Staff Ahli bidang Pemerintahan dan Politik, Gusti Syahyar menjelaskan terdapat dua wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan ibukota Negara yang baru yakni Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu.
“Tentu kami akan persiapkan sejak dini terkhusus untuk 2 wilayah ini karena berbatasan langsung dengan lokasi ibukota negara yang baru,” jelasnya.
“KIta optimis apeksi ini akan mendorong pertumbuhan kerjasama antar daerah semakin membaik, baik di bidang perdagangan maupun di bidang pelayanan publik,” Syahyar melanjutkan.
Muskomwil V Apeksi ke IX tersebut juga disertai dengan serah terima jabatan (Sertijab) Ketua Muskomwil V dari ketua terdahulu adalah H Ibnu Sina yang merupakan walikota Banjarmasin kepada Khairul selaku Walikota Tarakan.
