BANJARMASIN, KP – Realisasi anggaran Pemko Banjarmasin hingga triwulan keempat masih jauh dari target dan belum terserap secara maksimal. Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin hingga akhir Oktober serapan anggaran baru sekitar 41 persen dari total APBD tahun ini sebesar Rp 2,1 triliun.
“Benar dari data yang saya peroleh dari Bakeuda hingga akhir Oktober serapan anggaran baru terealisasi sekitar 41 persen,’’ kata Wakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah saat rehat pembahasan RAPBD tahun 2020 di ruang komisi III DPRD Kota Banjarmasin, kemarin.
Hermansyah menyatakan, menyesalkan masih rendahnya realisasi serapan anggaran itu. Padahal, menurutnya, seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terus diberikan motivasi agar merealisasikan setiap program atau kegiatan yang direncanakan.
Terlebih, kata Wakil Walikota, serapan anggaran untuk belanja langsung yang berhubungan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah diprogramkan seperti, pekerjaan fisik pembangunan gedung sekolah, jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa dan belanja modal lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, HM Isnaeni SE juga menyatakan, perasaan mirisnya atas tidak maksimalnya serapan anggaran, apalagi saat ini sudah memasuki triwulan keempat dan berakhirnya tahun anggaran tinggal sekitar satu setangah bulan lagi.
“ Kita belum mengetahui penyebab pasti kenapa sampai saat ini realisasi serapannya masih minim,’’ ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Ia menyebut, harusnya serapan anggaran untuk APBD murni selesai akhir bulan September atau awal bulan Oktober. “Ketika Oktober ini barulah perubahan, saya khawatir ABT pada APBD Perubahan tahun ini juga sulit terserap,’’ katanya.
Isnaeni mengatakan, jika mengevaluasi minimnya anggaran yang terserap tersebut, maka dapat dipastikan Silpa pada pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2019 ini bakal terulang kembali seperti terjadi dalam tiga tahun terakhir, bahkan diprediski bertambah besar.
Diungkapkan Isnaeni, pada pelaksanaan APBD tahun 2017 sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) mencapai Rp274 miliar, sementara pada tahun 2018 malah meningkat menjadi Rp381 miliar.
Cukup disesalkan, tandasnya, besarnya Silpa itu justeru terjadi pada pos untuk belanja langsung yang diangarkan untuk merealisaikan program proyek pembangunan untuk kepentingan masyarkat.
“Sementara alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung yang melingkupi untuk membayar gaji pegawai, dana hibah, biaya tak terduga, bunga, subsidi, bantuan sosial, hingga bantuan keuangan lainnya, serapannya malah prosentasi capaiannya lebih tinggi,’’ tandas Isnaeni.
Untuk itu ia berpesan kepada seluruh SOPD di lingkungan Pemko Banjarmasin untuk menggenjot penyerapan anggaran hingga batas waktu yang ditentukan. “Meski saya pesimis, apalagi jika proyek pembangunan yang sudah direncanakan itu melalui proses lelang. Sementara waktu pekerjaannya tinggal sekitar satu setengah bulan,’’ kata Isnaeni.
Isnaeni mengemukakan, sebenarnya seluruh SOPD sudah seringkali diingatkan mengelola dengan baik anggaran yang sudah dialokasikan. Bahkan dimintakan agar serapannya direalisasikan secara maksimal. (nid/K-5)
